“Kalau kekurangan perahu saya mohon bantuan ke Pak Gubernur, Pak Kapolda Jabar dan juga Basarnas.
DARA| Bupati Bandung Dadang Supriatna instrusikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan banjir, serta mempersiapkan sarana dan praarana kedaruratan bencana.
Hal itu diungkapkan Dadang saat menyerahkan ijazah sekolah paket A, B dan C, sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan insentif bagi Ketua RT dan RW se-Desa Lengkong di Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Senin (25/11/2024).
Dadang menjelaskan saat ia memantau banjir di Kecamatan Dayeuhkolot, Bojongsoang, Baleendah, dan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, Minggu (24/11/2024), ternyata memerlukan bantuan perahu dalam kesiapan jelang pelaksanaan Pilkada Bandung 27 November 2024.
“Khususnya di wilayah Dayeuhkolot butuh perahu untuk evakuasi warga. Saya sudah koordinasi dan saya sudah instruksikan ke BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bandung. Termasuk Pak Kapolresta Bandung dan Pak Dandim juga turut mensupport,” tutur Dadang.
“Kalau kekurangan perahu saya mohon bantuan ke Pak Gubernur, Pak Kapolda Jabar dan juga Basarnas untuk bisa membantu sehingga penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung bisa berjalan lancar dan tanpa hambatan,” imbuhnya.
Tanggul Jebol
Dadang pun turut menyikapi tanggul sungai yang jebol di Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot berdampak kerusakan pada permukiman masyarakat di kawasan tersebut.
“Setelah saya kunjungi juga ke lokasi, ternyata tanggul itu jebol karena ada jembatan di bawah aliran air sungai. Maka saya prediksi tanggul tersebut tidak bisa menahan aliran air. Solusinya sudah kita lakukan assessment bagi rumah-rumah yang jebol dan kita berikan bantuan dan perhatian untuk perbaikannya,” tutur Bupati.
Kang DS, sapaan Dadang Supriatna, mengatakan, kedepan pemerintah akan menganggarkan untuk pembuatan jembatan sesuai dengan ketinggian level daripada sungai itu sendiri.
“Diharapkan warga jangan memaksakan, kalau terjadi apa-apa tetap menyalahkan kepada pemerintah. Di sini mohon kerjasamanya, contoh di Desa Panyadap, Kecamatan Solokanjeruk, kalau misalkan ini mau pakai jembatan jangan pernah orang atau per rumah. Kalau pemerintah siapkan gang, mungkin akan kita siapkan,” tuturnya.
Dadang pun berencana untuk mensosialisasikan hal itu, karena kondisi rumahnya sudah berdempetan atau berdekatan.
Ia mengungkapkan pihaknya sudah berdiskusi dengan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum kemarin.
“Bahwa urusan jembatan itu, urusan pemerintah daerah. Oke kalau sudah seperti itu, berarti kita menganggarkan berapa anggaran yang harus disiapkan untuk perbaikan jembatan. Jangan sampai setiap kejadian, ini mengakibatkan tanggul jebol dan akhirnya warga yang terkena dampak. Insya Allah kita akan terus perbaiki, semuanya. Kita akan anggarkan tahun 2025, mumpung masih dalam pembahasan. Tapi kita sudah menganggarkan,” tuturnya.
Editor: Maji
