Omicron sudah masuk Indonesia. Pemerintah meminta masyarakat tidak bepergian. Namun, muncul kabar tak sedap dari Kabupaten Bandung. Bupati dan para kepala desa berangkat ke Bali atasnama studi banding. Salahkah?
DARA – Studi bandingnya tidak salah, boleh-boleh saja. Tapi berangkatnya ini yang jadi kontroversi. Waktunya tidak tepat, sebab disaat masyarakat diminta untuk jangan kemana-mana dan meningkatkan kewaspdaan terkait masuknya Omicron.
Begitu kata seorang pemerhati kebijakan pemerintah dari Jamparing Institut, Dadang Risdal Aziz, Sabtu (18/12/2021).
Risdal, begitu nama akrabnya menuturkan, keberangkatan ke Bali ini bisa mencederai rakyat Kabupaten Bandung. Selain terkait dengan pandemi, juga soal keterpurukan ekonomi akibat covid.
“Jadi ketimbang uang dipakai ke Bali, lebih baik disalurkan ke masyarakat yang ekonominya sedang terpuruk. Apalagi, ancaman bencana kini sedang didera masyarakat, pemkab seharusnya siap siaga,” kata Risdal.
Kesan yang muncul, lanjut Risdal, kepergian ke Bali itu seolah-olah hanya menghaburkan anggaran di akhir tahun. Padahal, masih banyak masyarakat yang butuh perhatian.
Lagi pula kenapa sih harus studi banding ke Bali, ‘toh masih banyak daerah lain yang layak untuk dijadikan bahan studi banding, termasuk soal pengeleloaan pemerintahan.
Dana TopUp
“Ada yang membuat saya heran. Disisi lain dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) mengeluarkan surat edaran untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Isinya instruksi kepada seluruh desa untuk menyampaikan permohonan topUp BLT dana desa kepada Bupati Bandung melalui kepala DPMD. Tapi disisi lain lagi para kades diajak untuk studi banding dengan biaya perorang sembilan juta. Darimana dananya?” kata Risdal.
“Kan Aneh, permohonan TopUp ini dilatarbelakangi dengan kondisi riel, bahwa desa sudah tidak lagi memiliki anggaran BLT untuk tiga bulan dengan nilainya adalah Rp900.000 per keluarga penerima manfaat,” imbuh Risdal.
Belum lagi kalau bicara sepeda motor yang harus dibeli para kepala desa sebesar Rp33 juta. Kata Risdal, darimana dananya para kades membeli motor itu?
Risdal meminta keberangkatan ke Bali itu ditinjau ulang agar tak mencederai rakyat.
Sementara itu, Pakar Tata Negara dari Universitas Nurtanio, Djamukertabudi mengatakan, proses penyadaran dan pemahaman publik terhadap penomena politik dan pemerintahan khususnya di Kabupaten Bandung tampak memiliki intensitas yang kian tumbuh dan berkembang.
Ditandai sejauh mana partisipasi publik dalam menyuarakan pendapat atau pandangannya terhadap kondisi eksisting yang ditimbulkan oleh kebijakan daerah yang dinilai bernuansa kontroversi.
Disamping itu, keterbukaan informasi publik melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bandung mendorong publik untuk berkiprah didalamnya dengan antusiasme yang tinggi.
Akhir-akhir ini berbagai isu kebijakan muncul di media, terutama medsos, mengkritisi kebijakan daerah yang dinilai publik bernuansa kontroversi. Salah satunya yang terakhir ini adalah tentang penyelenggaraan Bimtek para kepala desa se Kabupaten Bandung di Bali. Bahkan, rundown acaranya tengah menjadi viral.
Hampir semua netizen menimpali senada hal ini dengan rasa ketidaksetujuannya, bahkan dikaitkan dengan keterpurukan kondisi ekonomi masyarakat sebagai dampak wabah Covid 19.
Bila dihubungkan dengan sang covid ini saja kiranya semua pihak akan memiliki pandangan sama. Artinya akan lebih elok penyelenggaraan bimtek ini di daerah sendiri dengan berbagai argumen yang memadai.
Namun, secara proporsi kiranya hal ini perlu dibahas dari sisi yang berbeda, sehingga pemahaman komprehensif dapat tumbuh secara jernih, antara lain:
1.Memperhatikan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam konteks pengembangan otonomi daerah di Indonesia, sebagai instrumen utama adalah terciptanya hubungan pusat dan daerah, serta antar daerah itu sendiri dengan prinsip “interelasi dan interdependensi” (saling keterkaitan dan kertergantungan). Maka dari itu, pola kolaborasi antar daerah perlu dijalin semestinya.
2. Baik tingkat nasional maupun daerah kondisi ekonomi sebagai dampak wabah Covid-19 ini secara masif terjadi keterpurukan, sehingga pertumbuhan ekonomi dalam posisi minus. Paling parah terjadi di Bali. Karena sumber utama penerimaan daerah ada di sektor pariwisata, sehingga terdapat Pemda Kabupaten yang tidak mampu melaksanakan program pembangunan yang dibiayai APBD, bahkan untuk gaji/penghasilan ASN sekalipun dalam kondisi defisit.
Dengan demikian pemerintah pusat melalui beberapa menteri dalam forum rapat kerja dgn para kepala daerah, apkasi, dan di berbagai kesempatan meminta kepala daerah bahwa implementasi program kunjungan kerja lebih di arahkan ke Bali guna memberikan support dan kontribusi dalam proses pemulihan ekonomi daerah dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bali.
3. Di Bali khususnya di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar terdapat Paguyuban Pedagang Asal Kabupaten Bandung yang saat ini dalam kondisi prihatin. Dengan kunjungan kerja ini diharapkan Bupati Bandung beserta para kades dapat berkomunikasi langsung.
4. Desa-desa di Bali dari sejak awal mendapat apresiasi sebagai Desa Mandiri dari Pemerintah Pusat, sehingga kunjungan para kades Kabupaten Bandung ada unsur “comparative study” (studi banding).
5. Tidak bisa dipungkiri, bahwa kunjungan kerja ke Bali ini terdapat unsur “represhing” sebagai upaya penyegaran dari berbagai kesibukan memimpin daerah/desa.
Hingga berita ini ditayangkan belum mendapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bandung.
Editor: denkur
