Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diyakini mampu menjadi landasan penyelesaian konflik, termasuk soal kearifan lokal.
DARA | Demikian disampaikan Bupati Sukabumi H Marwan Hamami dalam sambutan tertulisnya pada Rapat Paripurna DPRD, di Aula Utama DPRD Kab. Sukabumi. Jumat (19/5/23).
Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa DPRD itu tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Juga Raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Bupati mengatakan, dua Raperda itu diyakini mampu menjadi landasan penyelesaian konflik, sekaligus untuk memperhatikan kearifan lokal yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi.
“Hadirnya kebijakan daerah yang diinisiasi DPRD Kabupaten Sukabumi sebagai sebuah kebaikan dalam mewarnai arah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai pancasila yang menjunjung kearifan lokal, kebersamaan, persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
Raperda tersebut lanjut bupati, selain untuk pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila sebagai dasar negara, dimaksudkan untuk memperkuat sistem ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta pembangunan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Sedangkan untuk raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang telah diubah dalam Permendagri RI nomor 67 tahun 2017.
Dalam permendagri tersebut diatur bahwa perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.
“Dengan hal tersebut untuk memastikan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan bukan atas perasaan suka maupun tidak terhadap seseorang, melainkan dilakukan atas dasar peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan mekanisme jelas, teruji dan terukur,” tuturnya.
Bupati meminta, agar Dinas PMD Kabupaten Sukabumi bisa membangun kedekatan yang baik terhadap desa melalui pendampingan dan supervisi, agar pelantikan kepala desa terpilih tidak lagi disusul dengan perombakan perangkat desa secara serta merta tanpa memerhatikan alur prosedur yang seharusnya.
Tak hanya itu, kata bupati camat-pun memiliki peran strategis dalam mewarnai pemerintahan desa secara melekat untuk membina dan mengawasi kegiatan desa.
“Jangan sampai esensi pemerintahan desa bergeser dari yang seharusnya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat justru menjadi mendekatkan penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.
Editor: denkur | Foto: Ist
