DARA | BANDUNG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Jawa Barat, Drs. KH. Habib Syarief Muhammad Alaydrus, menyayangkan banyaknya mantan napi korupsi yang dicalonkan sejumlah Parpol menjadi anggota legislatif. Hal ini, menunjukkan ketidakkonsistenan Parpol dan penyelenggara pemilu (KPU) juga menciderai rasa keadilan rakyat. Hancurnya bangsa dan negara ini akibat perbuatan para koruptor.
Padahal, koruptor merupakan musuh bersama. Tapi, lanjut dia, masih didaftarkan sebagai caleg oleh Parprol tertentu. “Kita sudah tahu korupsi termasuk penyakit yang membuat Indonesia terpuruk. Harusnya Indonesia sudah take off sudah maju jauh, karena itulah sampai saat ini KPK belum berhentikan yang menjadi keberataannya mantan koruptor menjadi calon legislatif,” kata KH. Habib Syarif Muhammad Alaydrus kepada Wartawan di Bandung. Senin (11/2/2019).
“Tapi efeknya akan menjadi preseden kurang baik menurut saya. Maaf seperti kata-kata mainan, ‘ach orang Indonesia gampang dihampura’,” ujar Anggota Komisi V DPRD Jabar ini.
Seorang koruptor bisa jadi caleg, lanjut dia, padahal ada kalanya antara hukuman yang ditimpakan dengan kesalahan tidak seimbang. Mungkin dihukum 6-7 tahun penjara sementara hasil korupsinya mungkin bisa untuk hidup 30 tahunan.
Tidak sedikit para koruptor itu bisa menghirup udara bebas, tetap menikmati kenikmatan.”Itulah yang mencederai keadilan rakyat. Saya sebagai pribadi sangat kurang sepakat kalau mantan koruptor dicalonkan lagi, kredibilitas caleg tercoreng,” kata Habib, yang juga BP Perda DPR Jabar ini.
Dipajangnya mantan koruptor di kertas suara, lanjut dia pula, itu membuat malu. Lebih baik dari awal diputuskan tidak diizinkan.
”Saya tidak habis pikir kenapa akhirnya MK meloloskan mantan koruptor bisa mencalonkan diri menjadi caleg,”katanya.***
Wartawan: M Syafrin Zaini
