Oleh : Djamu Kertabudi,
Pengamat Pemerintahan dan Kebijakan Publik
Q
TIDAK SEPERTI periode sebelumnya dia atau satu tahunan menjelang pilkada terasa hingar bingar, figur-figur yang berminat mengikuti kontestasi pilkada sudah mulai bermunculan menjadi perbincangan publik. Lain halnya saat ini, meski tinggal hitungan bulan tepatnya pemungutan suara pilkada waktunya sudah ditetapkan bulan Nopember 2024, akan tetapi tampak adem-adem saja.
Hal ini mungkin dipengaruhi oleh agenda politik yang waktunya pada tahun yang bersamaan, yaitu pemilu serentak waktu pemungutan suara ditentukan 14 Pebruari 2024, hingga parpol lebih fokus pada agenda pemilu ini, apalagi saat ini masuk masa kampanye.
Pilkada serentak nasional ditentukan waktunya Nopember 2024. Berbeda dengan periode sebelumnya antara Pemilu dan Pilkada diselenggarakan pada tahun yang berbeda.
Rupanya ada satu partai yang lebih jeli memanfaatkan momen ini. DPP Golkar telah melakukan sebuah terobosan yang tidak biasanya. Mungkin atas dasar pengamatan dan pengkajian di daerah, baru-baru ini telah menerbitkan kebijakan yang dituangkan berupa surat perintah kepada kadernya sendiri ditunjuk sebagai calon kepala Daerah.
Khusus daerah yang berada di wilayah Bandung Raya, ditentukan sbb :
1. Kota Bandung, Atalia Praratya, dan EdwIn
Sanjaya.
2. Kota Cimahi, Ali Hasan, dan Firaldi Akbar.
3. KBB, Asep Ismail, dan Edi Rusyandi. dan
4. Kab. Bandung, Sugiarto, dan Sahrul Gunawan.
Kebijakan seperti ini sudah barang tentu dalam rangka menciptakan “brandimage” bahwa Golkar memiliki beberapa kader yang mumpuni yang dipersiapkan sejak awal untuk menjadi pimpinan daerah. Disamping itu, dengan 2 (dua) yang ditunjuk sebagai calon Bupati/Walikota di masing-masing daerah memberi waktu kepada kader tersebut untuk mempersiapkan diri berkompetisi secara sehat, melakukan upaya penggalangan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, pada waktu tertentu dilakukan evaluasi untuk menentukan tingkat elektabilitasnya yang akan menentukan siapa yang ditunjuk secara final sebagai calon Bupati/Walikota.
Sesuai dengan judul diatas, secara spesifik tentang Kabupaten Bandung, bahwa Sugiarto yang berkedudukan sebagai Ketum DPD Golkar tentunya berkehendak mengikuti jejak perjuangan para seniornya. Seperti Obar Sobarna (Ketum DPD Golkar) menjabat Bupati Bandung dua periode (2000-2005 & 2005-2010), Dadang Nasser (Ketum DPD Golkar) menjabat Bupati dua periode (2010-2015 & 2015-2020). Dan beliau memiliki potensi untuk itu. Adapun Sahrul Gunawan yang saat ini menjabat Wakil Bupati memiliki popularitas yang relatif tinggi, sehingga dapat dikatakan memiliki potensi dan peluang yang berimbang dengan Sugiarto.
Bagaimana dengan partai lain ?. Dapat dipastikan semua partai di Kabupaten Bandung disamping kesibukannya menghadapi pemilu 2024, sedang dan bahkan sudah merumuskan kriteria dan nominasi figur yang kemungkinan akan diusungnya baik dari kadernya sendiri maupun non kader.
Namun khusus PDIP dan PKS kemungkinan besar akan mengutamakan kadernya sendiri.
Bagaimana dengan PKB ? Dadang Supriatna yang lebih dikenal dengan kang DS berkedudukan sebagai Ketua PKB Kabupaten Bandung yang saat ini menjabat Bupati Bandung, sebenarnya dirugikeun dengan diberlakukannya sistem pilkada serentak nasional. Sebab masa jabatannya kurang dari lima tahun.
Dengan demikian dapat dipastikan akan mencalonkan lagi untuk periode keduanya.
Yang namanya petahana sudah barang tentu kebijakan dan program-program yang tengah dijalankan saat ini menjadi posisi tawar untuk menciptakan peluangnya. Seperti halnya perbaikan tata kelola pemerintahan, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat antara lain program bunga desa, insentif guru ngaji, insentif RT/RW, ASN sebagai orang tua asuh dalam penanggulangan stunting, dan lain sebagaimana, sehingga meraih ratusan penghargaan dari Pemerintah pusat.
Pada akhirnya, bila ada pertanyaan, siapa yang paling berpeluang menjadi Bupati Bandung periode 2024-2029 ?, sebaiknya pertanyaan ini disimpan dulu, karena beberapa indikator sebagai dasar kajian untuk menentukan peluang masih belum ada.
Seperti konsfigurasi politik DPRD Kabupaten Bandung hasil pemilu 2024, koalisi partai, elektabilitas pasangan, ketersediaan dana yang memadai bagi pasangan, dan faktor epsilon lainnya. Wallohu A’lam.
