Carut Marut Penyaluran BPNT, Kades Kok Dapat Bantuan?

Rabu, 22 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi (Foto: Berita24.com)

Ilustrasi (Foto: Berita24.com)

Seorang kepala desa dapat bantuan pangan non tunai alias BPNT tahun 2021. Tapi, ada warganya yang lebih pantas menerima, malah tidak.


DARA – Itu terjadi di Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, kata pegiat sosial Dewi A Rostika, Rabu (22/9/2021).

Bahkan kata Dewi, tak hanya kades, ada juga pensiunan BUMN dan pengusaha yang menerima. Padahal, masih ada warga biasa yang lebih layak menerima bansos itu, dilihat secara ekonomi.

Melihat carut marut pembagian BPNT itu, Dewi sangat kecewa sekaligus menyayangkan. Ia menduga itu terjadi akibat proses pendataan yang kurang tertib, tidak berdasarkan fakta ekonomi masyarakat saat ini.

“Bagaimana tidak tidak kecewa, warga mampu mendapat jatah bantuan. Sebaliknya yang tidak mampu, harus gigit jari,” ujarnya, Rabu (22/9/2021).

Memang banyak warga yang mendapat bantuan dampak covid. Tapi itu hanya sementara. Sedangkan BPNT berkelanjutan. “Kasihan kan, warga tidak mampu dapat bantuannya sepanjang ada bantuan covid, sementara. Sedangkan mereka yang dapat BPNT, sudah mah mampu terus berkelanjutan. Nggak adil dong,” kata Dewi.

Sementara itu, Agus Hermawan, aktivis selatan menyebutkan persoalan ini sudah disampaikan ke Dinas Sosial (Dinsos) KBB. Namun, jawaban yang diterimanya hanya mengatakan BPNT merupakan program pemerintah pusat.

Begitu juga dengan pendataan untuk penerima manfaat BPNT yang melakukan jejaring dari Kemensos. Agus balik bertanya, lalu bagaimana tindak lanjut penyelesaiannya terkait persoalan tersebut.

“Kalau hanya mengandalkan keikhlasan si penerima untuk diberikan kepada yang lebih layak menerima, itu bukan solusi. Mending orangnya mengerti dan punya rasa toleran, kalau tidak, bagaimana?” ujarnya.

Agus meminta agar Pemkab Bandung Barat peka terhadap kondisi ini. Jangan hanya melemparkan alasan dengan menyebut program BPNT adalah program pemerintah pusat. Tapi, berharap ada solusi yang tentunya berpihak pada nasib rakyat kecil.

“Saya ngomong begini karena memang data yang saya tahu, ya seperti itu. Ada aparat desa, pensiunan BUMN dan pengusaha menang. Tapi ada yang seharusnya dibantu malah tidak dapat bagian,” ujarnya.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Pemda Provinsi Jawa Barat Mengawasi Pembongkaran Pagar Laut di Bekasi
Besti 2025 Dibuka Lagi Lho, Siapkan Syarat-syarat Ini
Pemprov Jabar Evaluasi Kerja Sama dengan PT TRPN Soal Pagar Laut Bekasi
Soal Pagar Laut Bekasi, KKP Beri Sanksi PT TRPN
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Selasa 11 Februari 2025
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Selasa 11 Februari 2025
HPN 2025, Bupati Bandung Kang DS: Pers Harus Jadi Andalan Bagi Seluruh Masyarakat
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Senin 10 Februari 2025
Berita ini 5 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 11 Februari 2025 - 22:27 WIB

Pemda Provinsi Jawa Barat Mengawasi Pembongkaran Pagar Laut di Bekasi

Selasa, 11 Februari 2025 - 13:04 WIB

Pemprov Jabar Evaluasi Kerja Sama dengan PT TRPN Soal Pagar Laut Bekasi

Selasa, 11 Februari 2025 - 12:54 WIB

Soal Pagar Laut Bekasi, KKP Beri Sanksi PT TRPN

Selasa, 11 Februari 2025 - 06:23 WIB

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Selasa 11 Februari 2025

Selasa, 11 Februari 2025 - 06:20 WIB

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Selasa 11 Februari 2025

Berita Terbaru