Carut Marut Penyaluran BPNT, Kades Kok Dapat Bantuan?

Rabu, 22 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi (Foto: Berita24.com)

Ilustrasi (Foto: Berita24.com)

Seorang kepala desa dapat bantuan pangan non tunai alias BPNT tahun 2021. Tapi, ada warganya yang lebih pantas menerima, malah tidak.


DARA – Itu terjadi di Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, kata pegiat sosial Dewi A Rostika, Rabu (22/9/2021).

Bahkan kata Dewi, tak hanya kades, ada juga pensiunan BUMN dan pengusaha yang menerima. Padahal, masih ada warga biasa yang lebih layak menerima bansos itu, dilihat secara ekonomi.

Melihat carut marut pembagian BPNT itu, Dewi sangat kecewa sekaligus menyayangkan. Ia menduga itu terjadi akibat proses pendataan yang kurang tertib, tidak berdasarkan fakta ekonomi masyarakat saat ini.

“Bagaimana tidak tidak kecewa, warga mampu mendapat jatah bantuan. Sebaliknya yang tidak mampu, harus gigit jari,” ujarnya, Rabu (22/9/2021).

Memang banyak warga yang mendapat bantuan dampak covid. Tapi itu hanya sementara. Sedangkan BPNT berkelanjutan. “Kasihan kan, warga tidak mampu dapat bantuannya sepanjang ada bantuan covid, sementara. Sedangkan mereka yang dapat BPNT, sudah mah mampu terus berkelanjutan. Nggak adil dong,” kata Dewi.

Sementara itu, Agus Hermawan, aktivis selatan menyebutkan persoalan ini sudah disampaikan ke Dinas Sosial (Dinsos) KBB. Namun, jawaban yang diterimanya hanya mengatakan BPNT merupakan program pemerintah pusat.

Begitu juga dengan pendataan untuk penerima manfaat BPNT yang melakukan jejaring dari Kemensos. Agus balik bertanya, lalu bagaimana tindak lanjut penyelesaiannya terkait persoalan tersebut.

“Kalau hanya mengandalkan keikhlasan si penerima untuk diberikan kepada yang lebih layak menerima, itu bukan solusi. Mending orangnya mengerti dan punya rasa toleran, kalau tidak, bagaimana?” ujarnya.

Agus meminta agar Pemkab Bandung Barat peka terhadap kondisi ini. Jangan hanya melemparkan alasan dengan menyebut program BPNT adalah program pemerintah pusat. Tapi, berharap ada solusi yang tentunya berpihak pada nasib rakyat kecil.

“Saya ngomong begini karena memang data yang saya tahu, ya seperti itu. Ada aparat desa, pensiunan BUMN dan pengusaha menang. Tapi ada yang seharusnya dibantu malah tidak dapat bagian,” ujarnya.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Jelang Mudik, Inilah Instruksi Mendagri untuk Kepala Daerah
Permudah Distribusi Penumpang, Pemerintah Luncurkan Platform Terpadu Mudik Gratis Nusantara Hub
Webinar Universitas Paramadina: Menyoal Pseudo-Spiritualitas dan Budaya Korupsi di Negara Religius
Sidak Pasar Tagog Padalarang, Tim Gabungan Temukan MinyakKita Kurang Takaran
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Jumat 14 Maret 2025
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Jumat 14 Maret 2025
Al Faland 26 Tahun, Tanam Pohon di Semua Unit Usaha Omega Hotel Management*
Dugaan Korupsi Dana Iklan Bjb, KPK Umumkan Lima Tersangka
Berita ini 5 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 15 Maret 2025 - 11:28 WIB

Jelang Mudik, Inilah Instruksi Mendagri untuk Kepala Daerah

Sabtu, 15 Maret 2025 - 11:22 WIB

Permudah Distribusi Penumpang, Pemerintah Luncurkan Platform Terpadu Mudik Gratis Nusantara Hub

Sabtu, 15 Maret 2025 - 11:06 WIB

Webinar Universitas Paramadina: Menyoal Pseudo-Spiritualitas dan Budaya Korupsi di Negara Religius

Jumat, 14 Maret 2025 - 13:40 WIB

Sidak Pasar Tagog Padalarang, Tim Gabungan Temukan MinyakKita Kurang Takaran

Jumat, 14 Maret 2025 - 08:45 WIB

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Jumat 14 Maret 2025

Berita Terbaru

Foto: Komdigi

HEADLINE

Jelang Mudik, Inilah Instruksi Mendagri untuk Kepala Daerah

Sabtu, 15 Mar 2025 - 11:28 WIB

NASIONAL

Membangun Daerah, Pemprov Jabar Bersinergi dengan TNI AD

Sabtu, 15 Mar 2025 - 05:19 WIB