Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina gelar Kuliah Kebangsaan bertema “Lentera Demokrasi: Menerangi Jalan Menuju Keadilan Sosial”.
DARA | Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia 2014 – 2016 serta mantan Rektor Universitas Paramadina menyoroti bahwa demokrasi sejatinya bukan hanya soal kebebasan memilih, tetapi juga tentang menjamin martabat setiap individu.
Menurutnya, nepotisme adalah musuh utama demokrasi yang hanya akan melahirkan pemimpin yang dipilih bukan karena kemampuan, melainkan karena hubungan.
Ia juga menyinggung penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir yang disebabkan oleh berbagai persoalan seperti korupsi dan pelemahan institusi seperti KPK.
“Korupsi berbicara tentang kerugian negara yang semakin besar. Ironisnya, saat ini mereka yang tidak korup malah justru dipertanyakan,” ujarnya.
Akademisi Universitas Paramadina, Erick Ardianto mengulas dinamika demokrasi di Indonesia dari masa parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi gotong royong yang digunakan saat ini.
Namun, ia mengingatkan adanya ancaman seperti politik dinasti, di mana kekuasaan diteruskan oleh kerabat dekat.
“Di Indonesia, anggota legislatif masih didominasi oleh relasi dekat seperti anak, orang tua, suami, atau istri. Selain itu, penurunan indeks demokrasi juga dipengaruhi oleh pembatasan kebebasan sipil dan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan,” tuturnya.
Dr Sunaryo, Akademisi Universitas Paramadina menegaskan bahwa keadilan sosial adalah fondasi utama bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila.
Ia mengkritik praktik demokrasi yang mengedepankan loyalitas personal daripada kemampuan, yang menurutnya berpotensi menurunkan kualitas proses legislasi.
“Demokrasi bukan sistem yang sempurna, tetapi demokrasi memberikan ruang bagi mahasiswa dan pengkritik untuk mengoreksi jalannya pemerintahan” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).***
Editor: denkur
