Mudik dilarang. Muncul prediksi, kunjungan wisata meningkat signifikan. Lalu, antisipasi muncul klaster covid, harus ada penerapan protokol kesehatan secara ketat.
DARA – Anggapan itu setidaknya dilontarkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, Dedi Taufik.
Sebagai upaya mengatasi itu, Dedi Taufik mengatakan sudah menggelar rapat khusus secara virtual pertengahan pekan lalu bersama kepala dinas pariwisata di 27 kota kabupaten serta tim dari JDS.
Dedi Taufik khawatir larangan mudik dapat menciptakan lonjakan jumlah pengunjung di 108 destinasi wisata unggulan di Jawa Barat.
Beberapa langkah disiapkan, yaitu menguatkan penjagaan kapasitas kunjungan wisatawan, melakukan tes antigen, mengoptimalkan gugus tugas.
“Selain itu, menyosialisasikan protokol kesehatan, menjaga CHSE serta memberlakukan ujicoba mass tracing QR code di destinasi wisata untuk memudahkan melacak kontak erat dan mengetahui kapasitas serta kepadatan pengunjung di lokasi destinasi wisata,” ujarnya, Sabtu (1/5/2021).
Pergerakan masayarakat di libur lebaran ini dibatasi secara aglomerasi wilayah, yaitu hanya bisa bergerak di dalam wilayah tertentu. Untuk wilayah Jawa Barat terdiri dari aglomerasi Jabodetabek dan Bandung Raya.
Artinya, masyarakat boleh bergerak di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, KBB, dan Kota Cimahi itupun tentu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat yaitu dengan penerapan 3 M (Menjaga Jarak, Menggunakan Masker & Mencuci Tangan).
Ia berharap semua Kepala Dinas Pariwisata di seluruh Kabupaten/Kota seJawa Barat dapat berkomitmen bersama untuk mengedepankan keselamatan masyarakat dari pandemi Covid-19 sejalan dengan adagium ‘SALUS POPULI SUPREMA LEXESTO’ yaitu keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.
Pelaksanaan Rapid tes antigen baik waktu dan lokasi akan dilakukan bersama dengan divisi pencegahan Covid-19 Provinsi Jawa Barat dengan SDM dilapangan dibantu oleh Dinkes Kab/kota yang dikordinasikan oleh para Kadis pariwisata Kabupaten/kota.
“Kita harus mengedepankan keselamatan rakyat dan tidak ada cluster baru di libur panjang ini. Harus menjadi komitmen bersama, tidak hanya dari dinas kabupaten dan kota, tapi juga dengan para pelaku wisata,” katanya.
“Kuncinya kapasitas harus terjaga. Kita semua sepakat kapasitas wisata hanya 50 persen. Edukasi harus diketatkan dan diinformasikan. Kita juga lakukan sosialisasi ke tempat wisata untuk prokes, gugus tugas, dan kapasitas pengunjung,” tuturnya.***
Editor: denkur
