Dua minggu sejak pemerintah mengimbau agar masyarakat #dirumahaja, dampak terhadap perekonomian sudah terasa. Sedangkan pemerintah belum melakukan antisipasi menyeluruh untuk menangani lesunya perekonomian rakyat.
DARA | BANDUNG – Demikian kata Kepala Desa Arjasari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rosiman, Jumat (27/3/2020).
Menurutnya dampak corona terhadap perekonomian di wilayahnya sudah mulai terlihat. Masalah sosial ekonomi akibat corona adalah paling penting untuk diperhatikan selain dari dampak penyakitnya itu sendiri. “Lihat saja, banyak masyarakat yang tiba-tiba kehilangan penghasilan. Pedagang jadi sepi jualannya, buruh diberhentikan dari pekerjaannya,” ujarnya diwawancara melalui sambungan telepon.
Uwa Eros, begitu sapaan akrab Rosiman mengaku miris setiap hari ada saja masyarakat yang mengeluh tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan harian mereka. “Saya merasa sangat miris mereka sampai mengeluh tidak punya uang untuk beli beras dan sebagainya,” ungkapnya.
Uwa Eros juga mengatakan, hingga kini pemerintahan desa mengalami kesulitan menangani corona karena belum memiliki anggaran. “Selama ini yang saya tahu anggaran untuk menangani masalah corona ada yang pakai dana talang atau swadaya masyarakat. Ada juga yang pinjem dari luar atau memanfaatkan bantuan pihak swasta. ‘Ya kalau yang kepala desanya mampu, dia pakai uang pribadi, karena dari pemerintah belum ada kejelasan,”katanya.
Uwa Eros berharap pemerintah pusat segera mencairkan dana desa agar dapat segera melakukan penanganan masalah corona. “Saya minta tolong dana desa bisa segera turun, karena di tahap pertama ini kami akan menggunakannya untuk penanganan corona dan untuk segera merealisasikan program padat karya tunai,” harapnya.
Dia juga berharap dalam pengawasannya, pemerintah daerah jangan terlalu berbelit-belit dengan banyak aturan walaupun memang ada perubahan APBDes yang sudah dibuat oleh para kades harus diubah lagi karena ada intruksi bahwa dana desa tahap satu itu untuk program pencegahan corona dengan program padat karya tunai.
Dalam penanggulangan corona, menurut Uwa Eros pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bandung kurang bersikap. Mereka mengimbau agar masyarakat diam di rumah saja, tanpa ada pelaksanaan yang signifikan untuk solusinya. Apalagi, gubernur memiliki program untuk pembagian uang Rp500.000 per warga golongan ekonomi lemah yang terdampak corona.
“Itu mesti diwaspadai, karena bisa saja menimbulkan gejolak baru di masyarakat. Gara gara uang lima ratus ribu bisa menimbulkan persoalan baru. Selain itu jelang Ramadhan nanti kalau tanggap darurat diperpanjang dan belum ada kejelasan soal bantuan dari pemerintah untuk masyarakat, saya khawatir tingkat kejahatan akan meningkat, karena kebutuhan juga meningkat sedangkan penghasilan tidak ada,” tambahnya.
Jadi, kata Uwa Eros, pemerintah jangan hanya melakukan penyemprotan di tiap wilayah. Tapi harus dengan perencanaan yang matang dengan menyiapkan data-data untuk tiga bulan kedepan mesti bagaimana. “Saya tidak merasa resah jika memang anggaran dana desa harus terpotong setengah (misalnya) untuk penanggulangan corona, yang penting programnya jelas dan dapat segera direalisasikan,” pungkasnya.***
Editor: denkur
