Corona Masih Merajalela, Perludem Desak Pilkada 2020 Ditunda

Sabtu, 19 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perludem

Perludem

Angka penyebaran Covid-19 hampir menyentuh seluruh kabupaten/kota se Indonesia. Angka orang terinfeksi per hari terus naik dan belum ada tanda-tanda wabah ini bisa dikendalikan dengan signifikan.


DARA | JAKARTA – Begitu kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati, seperti dikutip dara.co.id dari viva.co.id, Sabtu (19/9/2020).

“Pelaksanaan pilkada memiliki banyak aktivitas yang sangat rawan menjadi titik baru penularan Covid-19. Interaksi antar penyelenggara, penyelenggara dengan peserta, penyelenggara dengan pemilih, termasuk peserta pilkada dengan pemilih,” ujarnya.

Tanda bahaya ini, menurutnya, sudah ditunjukkan ketika tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah beberapa hari lalu. Dari data yang dirilis oleh KPU, terdapat 60 orang bakal pasangan calon yang terinfeksi Covid-19. Tidak hanya bakal calon, penyelenggara juga tidak dapat mengelak dari infeksi virus yang sudah menjadi pandemi ini.

“Terbaru, Ketua KPU RI, Arief Budiman terkonfirmasi terkena Covid-19. Artinya, sudah ada 2 orang anggota KPU RI yang terkena Covid-19, dimana sebelumnya Evi Novida Ginting juga dikonfirmasi terkena Covid-19,” ujar Khoirunnisa.

Karena itu, Perludem mendesak KPU, DPR, dan pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Satgas Penanganan Covid-19. Terutama terkait risiko penularan dan update penanganan Covid-19, khususnya di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada.

“Mendesak KPU, Pemerintah, dan DPR untuk menjamin, mengutamakan, dan memastikan keselamatan nyawa setiap warga negara. Melaksanakan tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 telah secara nyata mengancam keselamatan jiwa banyak orang,” ujarnya.

Penundaan Pilkada di sebagian daerah atau di seluruh daerah pemilihan disebut sangat dimungkinkan secara hukum. Kini pilihannya adalah melanjutkan tahapan pilkada dengan risiko besar atau menunda sampai adanya pengendalian wabah yang terukur dan rasional.

“Menunda tahapan Pilkada bukan berarti kita gagal berdemokrasi, melainkan menunjukkan sikap cepat tanggap membaca situasi dan mengedepankan kesehatan publik,” kata Khoirunnisa.***

Editor: denkur | sumber: viva.co.id

Berita Terkait

Siaran Ramadan di Medsos Harus Edukatif dan Ramah Anak
Ramadan tak Sekadar tentang Ibadah Pribadi
Keutamaan Niat Puasa
Breaking News, Sidang Isbat: Awal Ramadan 1446 H Jatuh Hari Sabtu 1 Maret 2025
Observatorium Bosscha ITB Pantau Hilal Awal Ramadan 1446 H
Presiden Prabowo Tegaskan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia Dukung Ketahanan Ekonomi Nasional
Pemerintah Percepat Program MBG, Dorong Peran Koperasi dan Industri Susu Lokal
Universitas Paramadina Gelar Presidential Lecture Bersama Susilo Bambang Yudhoyono
Berita ini 7 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 1 Maret 2025 - 13:39 WIB

Siaran Ramadan di Medsos Harus Edukatif dan Ramah Anak

Sabtu, 1 Maret 2025 - 13:22 WIB

Ramadan tak Sekadar tentang Ibadah Pribadi

Sabtu, 1 Maret 2025 - 13:04 WIB

Keutamaan Niat Puasa

Jumat, 28 Februari 2025 - 19:55 WIB

Breaking News, Sidang Isbat: Awal Ramadan 1446 H Jatuh Hari Sabtu 1 Maret 2025

Jumat, 28 Februari 2025 - 16:38 WIB

Observatorium Bosscha ITB Pantau Hilal Awal Ramadan 1446 H

Berita Terbaru

Ilustrtasi (Foto: Universitas Airlangga/ Tribun Travel)

HEADLINE

Siaran Ramadan di Medsos Harus Edukatif dan Ramah Anak

Sabtu, 1 Mar 2025 - 13:39 WIB

Fotog: Hilman Fauzi/Kemenag

HEADLINE

Ramadan tak Sekadar tentang Ibadah Pribadi

Sabtu, 1 Mar 2025 - 13:22 WIB

Foto: Istimewa

JABAR

Budi Azhar Bersedia Jadi Ketua IPSI Kabupaten Sukabumi

Sabtu, 1 Mar 2025 - 13:13 WIB

Foto: Kemenag

HEADLINE

Keutamaan Niat Puasa

Sabtu, 1 Mar 2025 - 13:04 WIB

Foto: Istimewa

EKONOMI

Mustahil Tumbuh 8% Tanpa Industri yang Kuat

Sabtu, 1 Mar 2025 - 12:53 WIB