Lahan sepanjang 4 km yang dibangun Jalan Tol Soreang Pasirkoja (Soroja), adalah lahan milik Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga harus ada penataan yang baik di sepanjang jalan tersebut.
DARA | BANDUNG – Begitu dikatakan Bupati Bandung, Dadang Naser. Menurutnya, ada beberapa sisa yang belum diselesaikan oleh pusat dan pemborong, yaitu taman di kiri, kanan dan pembatas jalannya.
“Kami ingin desainnya didiskusikan bersama, tidak sekadar ada taman,” ujarnya usai menerima kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan di Rumah Jabatannya di Soreang, Kamis (20/2/2020) lalu.
Bupati juga menyampaikan beberapa hal terkait kewenangan pemerintah pusat, termasuk kehadiran tol yang mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung itu.
“Saya ingin dibuat taman yang indah dan khas, misalnya ditanami kurma tropis hasil rekayasa teknis dari IPB, yang bisa menghasilkan buah dalam dua tahun,” ujar bupati.
Selain kurma, ia menyebut, bisa juga ditanami pohon-pohon yang berbunga, seperti tabebuya, sakura tropis, angsret, bungur, bagian tengahnya nanti bisa dengan kembang kertas, agar pengguna jalan bisa menikmati keindahannya saat melintas.
Di samping itu, bupati minta interchange atau koneksitas antara kampung-kampung di Margaasih dan Katapang. “Jembatannya sudah ada di atas tapi belum tersambung oleh interchangenya. Jadi saat warga Katapang berkunjung atau ada hubungan ekonomi dengan Margaasih, agak tersendat karena harus berputar,” ujarnya.
Terkait modal, bupati mengatakan menyerahkan modal lahan untuk jalan tol tersebut, dengan tujuan sebagai investasi dan mendapat keuntungan penyertaan bagi hasil dari e-toll.
“Iya, kami mendapat azas manfaat, transportasi dari dan ke Kota Bandung jadi lebih cepat. Tapi dari investasi lahan sepanjang 4 km kali 25 m, jangan sampai jadi sunk cost (investasi yang tenggelam). Masa pengusaha disumbang pemerintah,” ujar Dadang Naser.***
Editor: denkur
