Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, 27 pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memberikan pelayanan publik secara optimal. Solusi pertama untuk mencapai pelayanan otimal adalah pembentukan DOB.
DARA | BANDUNG — Dengan penduduk Provinsi Jawa Barat hamoir 50 juta jiwa, 27 pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memberikan pelayanan publik secara optimal. Solusi pertama untuk mencapai pelayanan otimal adalah pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
Itulah salah satu dari tiga solusi yang diusulkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, guna meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di daerah ini.
Ia mencontohkan Kabupaten Bogor yang berpenduduk sekitar 5-6 juta. Tapi hanya dipimpin oleh satu Bupati.
Sedangkan salah satu provinsi di Indonesia yang berpenduduk kurang dari 5 juta jiwa, lanjut gubernur, dipimpin oleh satu gubernur dan 17 pemerintah daerah kabupaten/kota. Yang sudah siap DOB, menurut dia, sudah banyak.
“Kalau pakai rasio di Jawa Timur harusnya di Jawa Barat itu 40 daerah. Saya dengar dari pusat, banyak yang gagal. Tapi, saya bilang definisi yang kurang berhasil itu di luar Jawa karena SDM dan lain-lain. Tapi, di Jawa Barat ini secara SDM sangat siap,” katanya, saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Gedung Sate, Bandung, kemarin.
Jika pemekaran tingkat dua tidak dapat dilakukan, pemekaran desa dapat menjadi solusi selanjutnya. Ia meminta desa-desa di Jawa Barat yang wilayahnya luas dan penduduknya banyak agar dapat dimekarkan.
Solusi yang terakhir adalah keadilan fiskal. Hal itu berkaitan dengan kebijakan anggaran pemerintah pusat, yang mana besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah ditentukan oleh jumlah daerah, bukan jumlah penduduk.
“Kalau memang tidak bisa DOB dimekarkan, tolong buatlah sebuah keadilan politik keuangan di mana berbanding lurusnya jangan dengan jumlah daerah. Tapi dengan jumlah penduduk,” ujarnya.
Komisi II DPR RI yang diketuai Saan Mustofa akan menyampaikan usulan DOB Jawa Barat ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. “Nanti kita akan sampaikan, karena banyak sekali. Komisi II hampir tiap hari menerima aspirasi terhadap DOB. Tapi kebanyakan dari timur, dari Jawa Barat sendiri belum pernah ada yang datang terkait dengan DOB.”
Saan pun mengatakan, pihaknya akan berdikusi dengan Kemendagri untuk membuka moratorium. Selain itu, dia bakal mendorong supaya DOB dapat direalisasikan.
“Kami akan mendiskusikan dengan Kemendagri untuk membuka moratorium, tapi moratorium yang terbatas. Dibukanya terbatas untuk daerah-daerah yang sangat penting dan memang objektifnya sangat membutuhkan DOB,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
