“Saat ini kami telah koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk tindak lanjut pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penegakan hukum,” kata Menteri Ketenagakerjaan.
DARA | JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 336 perusahaan melanggar aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Data tersebut diterima dari Pos Komando (Posko) Pengaduan THR tahun 2020 setelah berkoordinasi dengan Dinas-dinas Tenaga Kerja di berbagai daerah.
Dilansir cnnindonesia.com, berdasarkan data Posko pengaduan THR Kemnaker, 336 perusahaan tersebut berasal dari 453 pengaduan yang dilakukan pekerja/buruh sejak 11-25 Mei 2020.
Rincian dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut adalah 146 pengaduan akibat THR belum dibayarkan, 3 pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan akibat THR terlambat bayar dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan.
“Saat ini kami telah koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk tindak lanjut pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penegakan hukum,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah lewat keterangan resminya, Kamis (28/5/2020).
Ida menjelaskan bahwa pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran pembayaran THR ini memang difokuskan pada pemilahan 4 kategori pengaduan THR. Yaitu THR belum dibayarkan, THR belum disepakati, THR terlambat bayar dan THR tidak dibayarkan.
“Jadi para pengawas ketenagakerjaan yang turun ke lapangan akan memastikan kondisi perusahaan dan dugaan pelanggaran pembayaran THR. Apakah perusahaan itu termasuk kategori THR belum dibayarkan atau THR belum disepakati karena sampai saat ini belum ada pembicaraan sama sekali terkait pembayaran THR,” ujar Ida.
Selain itu ada juga kategori THR terlambat bayar bila sudah ada kesepakatan kedua belah pihak tentang penundaan atau pentahapan pembayaran THR. Terakhir kategori THR tidak dibayarkan yang harus diusut alasan dan penyebab perusahaan tersebut tidak membayar THR.
“Yang pasti kita kerahkan para pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk ke posko pengaduan THR sehingga permasalahannya dapat segera diselesaikan,” terangnya.
Berdasarkan data Kemnaker, saat ini terdapat 1.353 orang pengawas ketenagakerjaan yang terdiri dari 1.237 pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan 116 pengawas ketenagakerjaan pusat di Kementerian Ketenagakerjaan.
Terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR, Ida menegaskan bahwa bentuknya berupa administratif berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
“Sedangkan bagi pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5 persen. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh,” pungkasnya.***
