Dasep: Pemerintah Harus Bantu Masyarakat agar tak Terjerat Bank Emok

Sabtu, 1 Februari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tokoh Masyarakat Ciwidey, Dasep Hidayat
(Foto: Fattah/Dara.co.id)

Tokoh Masyarakat Ciwidey, Dasep Hidayat (Foto: Fattah/Dara.co.id)

DARA | BANDUNG – Meski memberikan kemudahan bagi masyarakat kecil dalam penyediaan modal usaha, keberadaan bank emok (rentenir) masih menuai pro dan kontra. Di satu sisi kemudahan didapat masyarakat karena dana bisa cair sesuai keinginan masyarakat karena hanya dibentuk oleh sebuah kelompok. Namun, di sisi lain praktik pengembaliannya yang memberatkan. Hal tersebut secara psikologis merupakan virus yang berbahaya bagi masyarakat kecil.

Menurut tokoh masyarakat Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, H. Dasep Hidayat, sebenarnya tidak semua program pinjaman bank harus ada anggunan, karena ada skim kredit atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan tanpa anggunan. Disamping itu pemerintah melalui bank-bank plat merah telah mengucurkan KUR yang prosesnya lebih sederhana.

“Tapi sayang keberadaan program-program tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik, akibatnya banyak keluarga-keluarga miskin dan konsumen bank emok tidak familier dengan perbankan. Karena menilai program-program perbankan dianggap ribet,” ujar Dasep saat ditemui dara.co.id di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).

Dasep menuturkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten, dengan keluarnya surat edaran, satgas anti rentenir dan lain-lain. Namun, hasilnya tidak signifikan karena bank emok tetap menjadi permasalahan serius yang menjerat rakyat kalangan bawah.

“Ini terjadi karena saat ini banyak kalangan masyarakat yang terjerat bank emok adalah keluarga-keluarga dengan pendapatan yang dan tidak sebanding dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari,” katanya.

Yang harus dilakukan oleh pemerintah, lanjut Dasep, bagaimana membuat langkah konkrit untuk menolong rakyatnya yang lemah ini, dengan cara dibuat dasar hukumnya berupa Perda atau Pergub/Perbup untuk membentuk lembaga-lembaga keuangan mikro. Seperti koperasi wanita tingkat RW (Kopwanrw) yang membumi langsung di tengah-tengah masyarakat yang terjerat tadi.

“Dengan membentuk lembaga keuangan tersebut, bantuan finansial dan pelatihan, kalau memungkinkan lembaga/Kopwanrw, bisa men-take over hutang-hutang konsumen bank emok, meningkatkan ekonominya , ciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja untuk mereka. Pokoknya pemerintah dengan segala kemampuannya harus menolong rakyatnya yang lemah,” terangnya.

Wartawan: Fattah | Editor : Muhammad Zein

Berita Terkait

Resmikan Logo Asia Afrika Youth Forum 2025, Wali Kota Bangga Karya Anak Muda Bandung
Tarif Mulai Rp5.000, LRT Jabodebek Jadi Pilihan Nyaman untuk Libur Long Weekend 18-20 April 2025
BPOM RI Visitasi Santosa Hospital Bandung Central  Ikrar Sebut Rumah Sakit Ini Bisa Jadi Percontohan
Wabup Bandung Barat Asep Ismail Ajak ASN Jaga Kebersihan
Update Kasus Pelecehan Seksual di RSHS Bandung, KKI Cabut Izin Praktik Oknum Dokter Ini
Lantik Ribuan PPPK, Bupati Jeje Ritchie Ismail Berikan Pesan Moral
BAZNAS Jabar Hadirkan Layanan Publik dan Konsultasi ZISWAF di Acara “ Abdi Nagri Nganjang Ka Warga”
Bupati Bandung Barat, Pastikan Melanti Ribuan PPPK, Simak Penjelasan BKPSDM
Berita ini 5 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 19 April 2025 - 05:03 WIB

Resmikan Logo Asia Afrika Youth Forum 2025, Wali Kota Bangga Karya Anak Muda Bandung

Kamis, 17 April 2025 - 11:01 WIB

Tarif Mulai Rp5.000, LRT Jabodebek Jadi Pilihan Nyaman untuk Libur Long Weekend 18-20 April 2025

Rabu, 16 April 2025 - 19:53 WIB

BPOM RI Visitasi Santosa Hospital Bandung Central  Ikrar Sebut Rumah Sakit Ini Bisa Jadi Percontohan

Rabu, 16 April 2025 - 17:32 WIB

Wabup Bandung Barat Asep Ismail Ajak ASN Jaga Kebersihan

Rabu, 16 April 2025 - 14:32 WIB

Update Kasus Pelecehan Seksual di RSHS Bandung, KKI Cabut Izin Praktik Oknum Dokter Ini

Berita Terbaru