Desa di Jawa Barat Harus Naik Kelas

Rabu, 11 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Humas Jabar

Foto: Humas Jabar

Pemimpin itu harus amanah dengan niat ibadah, bukan mencari nafkah. Gunakan kekuasaan sebagai alat dan media untuk melakukan perubahan. Menurut gubernur, kemuliaan kita bukan dari jabatan.

 

 

DARA | MAJALENGKA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan, desa-desa di Jabar harus naik kelas sehingga sejak 12 bulan terakhir, tak ada lagi desa di Jabar dengan status sangat tertinggal.

“Tahun lalu (2018) masih ada, alhamdulillah 12 bulan ini sudah tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal,” ujar gubernur dalam pelantikan dan pengucapan sumpah/janji 141 Kepala Desa (Kades) Kabupaten Majalengka Terpilih Periode 2019-2025, di Pendopo Gedung Negara, Majalengka, Rabu (11/12/19).

Selain itu, ia mengatakan desa-desa kategori lainnya harus naik kelas,  sehingga pada akhirnya Jawa Barat semakin banyak memiliki desa mandiri. “Berikutnya yang harus kita tingkatkan dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, dari desa berkembang 70 sampai 90-an selama 12 bulan sudah naik kelas menjadi desa maju. Sudah berkembang juga dari desa maju menjadi desa mandiri.”

Pada 2019 terdapat 98 desa dengan status mandiri. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 37 desa.

Selain itu, ada 732 desa yang naik kelas dari status berkembang menjadi maju. Data ini, menurut dia, harus menjadi pemicu semangat para kepala desa yang dilantik untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan warga di desanya.

Ia mengajak kepala desa untuk bekerja sama dalam berbagai program yang digulirkan Pemprov Jawa Barat. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jabar, terdapat 596 BUMDesa yang aktif kembali, 272 BUMDesa baru terbentuk dan target 746 BUMDesa akan dibentuk di 2019.

Ia menyatakan, 5.312 desa di Jawa barat  nanti harus mempunyai perusahaan. “Hadirkan satu desa satu perusahaan, hadirkan pusat digital desa, kembangkan desa wisata, lakukan transparansi dana desa dan lain-lain, bahagiakan warga desanya.”

Pemimpin itu, menurut dia juga, harus amanah dengan niat ibadah, bukan mencari nafkah. “Gunakan kekuasaan sebagai alat dan media untuk melakukan perubahan. Kemuliaan kita bukan dari jabatan. Tapi dari kebermanfaatan kita. Masyarakat harus merasakan manfaat dari hadirnya bapak/ibu sebagai kepala desa.”***

Editor: Ayi Kusmawan

Berita Terkait

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri FGD Bertajuk Sinergitas Polri dan Dunia Pendidikan
Jabar Kejar Target Investasi Rp270 Triliun di 2025, Kawasan Rebana Tujuan Favorit Investor
Bangun Ratusan Rutilahu, Donatur Kuwait Bantu Sejahterakan Masyarakat Garut
Hari Kedua Ops Keselamatan Lodaya 2025, Begini Penjelasan Kasatlantas Polres Garut
Pj. Wali Kota Sukabumi Membuka Pelatihan Kewirausahaan UMKM
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Garut Terpilih Tunggu Keputusan Resmi dari Pemerintah Pusat
Jelang Ramadhan, Sekda Sukabumi Gelar Rakor Kenaikan Pangan
Detik-detik Perpisahan Kusmana dengan Disdik Kota Sukabumi
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Februari 2025 - 21:54 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri FGD Bertajuk Sinergitas Polri dan Dunia Pendidikan

Rabu, 12 Februari 2025 - 16:52 WIB

Jabar Kejar Target Investasi Rp270 Triliun di 2025, Kawasan Rebana Tujuan Favorit Investor

Selasa, 11 Februari 2025 - 22:18 WIB

Bangun Ratusan Rutilahu, Donatur Kuwait Bantu Sejahterakan Masyarakat Garut

Selasa, 11 Februari 2025 - 22:12 WIB

Hari Kedua Ops Keselamatan Lodaya 2025, Begini Penjelasan Kasatlantas Polres Garut

Selasa, 11 Februari 2025 - 22:03 WIB

Pj. Wali Kota Sukabumi Membuka Pelatihan Kewirausahaan UMKM

Berita Terbaru

BANDUNG UPDATE

PWI Kabupaten Bandung Sinergi Gelar Pelatihan Kehumasan

Rabu, 12 Feb 2025 - 18:57 WIB

GADGET

Eksplorasi Lanjutan tentang Penerapan AI dalam Pendidikan

Rabu, 12 Feb 2025 - 16:43 WIB