Desa di Jawa Barat Harus Naik Kelas

Rabu, 11 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Humas Jabar

Foto: Humas Jabar

Pemimpin itu harus amanah dengan niat ibadah, bukan mencari nafkah. Gunakan kekuasaan sebagai alat dan media untuk melakukan perubahan. Menurut gubernur, kemuliaan kita bukan dari jabatan.

 

 

DARA | MAJALENGKA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan, desa-desa di Jabar harus naik kelas sehingga sejak 12 bulan terakhir, tak ada lagi desa di Jabar dengan status sangat tertinggal.

“Tahun lalu (2018) masih ada, alhamdulillah 12 bulan ini sudah tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal,” ujar gubernur dalam pelantikan dan pengucapan sumpah/janji 141 Kepala Desa (Kades) Kabupaten Majalengka Terpilih Periode 2019-2025, di Pendopo Gedung Negara, Majalengka, Rabu (11/12/19).

Selain itu, ia mengatakan desa-desa kategori lainnya harus naik kelas,  sehingga pada akhirnya Jawa Barat semakin banyak memiliki desa mandiri. “Berikutnya yang harus kita tingkatkan dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, dari desa berkembang 70 sampai 90-an selama 12 bulan sudah naik kelas menjadi desa maju. Sudah berkembang juga dari desa maju menjadi desa mandiri.”

Pada 2019 terdapat 98 desa dengan status mandiri. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 37 desa.

Selain itu, ada 732 desa yang naik kelas dari status berkembang menjadi maju. Data ini, menurut dia, harus menjadi pemicu semangat para kepala desa yang dilantik untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan warga di desanya.

Ia mengajak kepala desa untuk bekerja sama dalam berbagai program yang digulirkan Pemprov Jawa Barat. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jabar, terdapat 596 BUMDesa yang aktif kembali, 272 BUMDesa baru terbentuk dan target 746 BUMDesa akan dibentuk di 2019.

Ia menyatakan, 5.312 desa di Jawa barat  nanti harus mempunyai perusahaan. “Hadirkan satu desa satu perusahaan, hadirkan pusat digital desa, kembangkan desa wisata, lakukan transparansi dana desa dan lain-lain, bahagiakan warga desanya.”

Pemimpin itu, menurut dia juga, harus amanah dengan niat ibadah, bukan mencari nafkah. “Gunakan kekuasaan sebagai alat dan media untuk melakukan perubahan. Kemuliaan kita bukan dari jabatan. Tapi dari kebermanfaatan kita. Masyarakat harus merasakan manfaat dari hadirnya bapak/ibu sebagai kepala desa.”***

Editor: Ayi Kusmawan

Berita Terkait

Dewan Sukabumi Minta Tambang Ilegal di Keramat Jaya Ditertibkan
Pj Bupati Sukabumi Sampaikan Pendapat Akhir Soal Perubahan Perda Nomor 4
Sudah Resmi jadi Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin Siap “Ngebut” Realisasi Program
Kota Sukabumi Lima Tahun Kedepan Dipimpin Ayep-Bobby
Ketua Pengelola Geoprak Ciletuh Diganti, Ini Alasannya
Hari Ini, KPU Garut Tetapkan Bupati-Wakil Bupati Terpilih
Dari Rakor Percepatan Huntap di Sukabumi
Makan Bergizi Gratis Masuk Kota Sukabumi, Kusmana Berharap Anggaran Segera Turun
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Januari 2025 - 15:57 WIB

Dewan Sukabumi Minta Tambang Ilegal di Keramat Jaya Ditertibkan

Jumat, 10 Januari 2025 - 10:21 WIB

Pj Bupati Sukabumi Sampaikan Pendapat Akhir Soal Perubahan Perda Nomor 4

Kamis, 9 Januari 2025 - 20:19 WIB

Sudah Resmi jadi Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin Siap “Ngebut” Realisasi Program

Kamis, 9 Januari 2025 - 20:05 WIB

Kota Sukabumi Lima Tahun Kedepan Dipimpin Ayep-Bobby

Kamis, 9 Januari 2025 - 17:14 WIB

Ketua Pengelola Geoprak Ciletuh Diganti, Ini Alasannya

Berita Terbaru

Ilustrasi (Foto: Kemenkes)

HEADLINE

Pengunaan AI Harus Prioritaskan Keselamatan Pasien

Jumat, 10 Jan 2025 - 10:59 WIB