Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung, Asep Sudrajat, mendorong Dinas Pendidikan Jawa Barat segera menyalurkan anggaran bagi siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) untuk tingkat SMA/SMK di Kota Bandung.
DARA | BANDUNG – Seperti diketahui, Pemkot Bandung menyiapkan anggaran sebesar Rp33,7 miliar untuk dibagikan kepada siswa RMP SMA dan SMK negeri maupun swasta di Kota Bandung.
Dana ini akan dikelola Disdik Jabar sebagai otoritas di lingkup SMA/SMK.
“Kami meminta Disdik Jabar segera menyalurkan anggaran tersebut, karena sekolah atau yayasan mengatakan bahwa dana tersebut belum cair, sehingga menahan ijazah siswa,” ujarnya, saat dihubungi, Jumat (30/10/2020).
Upep, sapaan akrabnya, menilai, masyarakat kurang mampu yang butuh ijazah terdampak dari belum cairnya anggaran tersebut. Hal itu mengingat ijazah bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, salah satunya sebagai syarat melamar pekerjaan.
“Sudah banyak orangtua siswa yang mengadukan kepada kami, untuk membantu persoalan penahanan ijazah ini. Tapi meski sudah mengeluarkan surat rekomendasi, tetap saja ada yang bandel dan menahan ijazah siswa tidak mampu, dengan alasan anggaran dari Disdik Jabar belum cair,” ujarnya.
Upep menyayangkan masih adanya sekolah atau yayasan yang melakukan penahanan ijazah. Padahal, itu bertentangan dengan undang-undang. Namun, dia tak menyangkal, masih ada pihak sekolah maupun yayasan yang legowo dengan mengeluarkan ijazah siswa kurang mampu, meski administrasi belum selesai.
“Maka itu, sebagai apresiasi, Disdik Jabar harus segera menyalurkan anggaran yang telah ada tersebut,” tegas politisi Partai Nasional Demokrat ini.
Sebelumnya, Kepala Disdik Jabar Dedi Supandi menerangkan, anggaran sebesar Rp 33,7 miliar akan dipergunakan untuk membantu siswa SMA/SMK yang tidak mampu agar tetap bisa mengenyam pendidikan.
Sebelum digunakan, Disdik Kota Bandung akan melakukan pendataan dan bakal diverifikasi Disdik Jabar agar tidak terjadi data ganda.
“Dari Disdik Jawa Barat, bantuan ini akan diberikan kepada siswa-siswa tidak mampu yang masuk dalam kategori KETM (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu) saat PPDB kemarin. Siswa yang tidak diterima di jalur afirmasi, zonasi PPDB kemarin sehingga masuk ke sekolah swasta juga bakal dapat bantuan ini,” ujarnya.
Pihaknya menargetkan sebanyak tujuh ribu siswa tidak mampu yang bersekolah di SMA dan SMK di Jabar akan mendapatkan bantuan tersebut. Tidak diserahkan langsung kepada siswa, tapi dikelola pihak sekolah.
“Jadi bantuan akan diserahkan kepada sekolah. Pihak sekolah akan mengatur penggunaannya, sesuai kebutuhan siswa tidak mampu,” pungkasnya.***
Editor: denkur
