Dewan Jabar Minta Pemprov Promosikan Pariwisata Lewat Medsos

Jumat, 23 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Komisi II DPRD Jabar, Yunandar Rukhiadi Eka Perwira (Foto: Bipol)

Sekretaris Komisi II DPRD Jabar, Yunandar Rukhiadi Eka Perwira (Foto: Bipol)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap melakukan promosi sektor pariwisata dengan memaksimalkan media sosial (medsos). Hal itu mencontoh beberapa negara maju yang juga sektor wisatanya terdampak pandemi Covid-19.


DARA – Sekretaris Komisi II DPRD Jabar, Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengatakan, negara maju terutama pelaku pariwisata terus mencari cara agar bisnis yang digeluti memiliki prospek ke depan. Pelaku pariwisata di negara maju tetap melakukan promosi meskipun belum mendapat kepastian pandemi Covid-19 akan berakhir.

“Saya sering mendapatkan iklan di media sosial untuk berwisata di Singapura. Padahal saat ini Singapura belum membuka tempat wisata,” ungkap Yunandar saat dihubungi, Jumat (16/7).

Ia menilai hal mengindikasikan pelaku pariwisata di luar negeri tetap berpikir cara berinvestasi untuk masa depan. Sehingga, saat pariwisata mulai dibuka, para wisatawan akan ingat dan tetap akan pergi ke Singapura.

“Artinya ini pemerintah atau pelaku pariwisata tetap menjaga wisatawan agar ingat dengan Singapura. Minimal melalui media sosial mengabarkan kondisi pariwisata di negara tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan investasi dan seharusnya pemerintah melakukan hal yang sama. Kemudian, para pelaku pariwisata mendorong pemerintah agar tetap melakukan persiapan dan promosi harus tetap dilakukan.

“Wisata di Jabar didominasi oleh wisatawan domestik. Jadi kita harus terus melakukan promosi ke wilayah lain apalagi kereta cepat juga akan hadir,” tuturnya.

Yunandar menyebut kereta cepat merupakan hadiah yang luar biasa untuk Jabar dan akan menjadi daya tarik pariwisata. Pasalnya, kereta cepat di kawasan Asia Tenggara hanya berada di Indonesia khususnya di Jabar.

Seharusnya Pemprov Jabar memiliki tugas untuk menyiapkan pusat pariwisata di sekitar stasiun kereta cepat atau transportasi antar moda ke tempat wisata. Sehingga, para wisatawan tidak hanya menggunakan kereta cepat tetapi juga disediakan tempat pariwisata.

“Itu yang saya lihat tidak ada pemikiran ke sana,” ucap politisi asal F-PDIP.

Oleh karena itu, tugas pemerintah itu tidak berhenti atau tidak ada pekerjaan dan hanya menunggu pandemi Covid-19 selesai baru wisata dibuka. Sebab, pembangunan kereta cepat tidak berhenti sehingga, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin pembangunan tersebut.

“Kita harus manfaatkan itu. Kalau pemerintah tidak memfasilitasi, efek ekonominya akan terlambat. Mungkin akan terjadi lima tahun ke depan,” tutupnya.***

Berita ini sebelumnya sudah ditayangkan Bipol dengan judul: Terdampak Pandemi, Pemprov Jabar Harus Promosi Pariwisata Lewat Medsos

Editor: denkur

Berita Terkait

TPA Sarimukti Over Overload, Komisi IV DPRD Jabar Daddy Mengurai Dampaknya
Wakil Ketua DPRD Jabar Iswara: Tiga PR Pemprov Jabar Harus Segera Ditangani
Menerima Kunjungan DPRD RI, Ketua DPRD Jabar Minta Dukungan Cabut Moratorium Parsial
Sekretariat DPRD Kaltim Studi Tiru Soal Implementasi UU 9/2010 ke Jabar
DPRD Jabar Soroti Tambahan. Biaya Bimbel di SMAN 2 Depok
Begini Harapan Penjabat Gubernur Jabar kepada Piminan DPRD Yang Baru
Buky Wibawa Jadi Ketua DPRD Jabar, Inilah Empat Nama Wakilnya
Pansus 1 Optimistis Pembahasan Tatib DPRD Jabar Rampung Sesuai Jadual
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 8 November 2024 - 12:07 WIB

TPA Sarimukti Over Overload, Komisi IV DPRD Jabar Daddy Mengurai Dampaknya

Jumat, 8 November 2024 - 09:16 WIB

Wakil Ketua DPRD Jabar Iswara: Tiga PR Pemprov Jabar Harus Segera Ditangani

Selasa, 5 November 2024 - 09:28 WIB

Menerima Kunjungan DPRD RI, Ketua DPRD Jabar Minta Dukungan Cabut Moratorium Parsial

Sabtu, 2 November 2024 - 10:29 WIB

Sekretariat DPRD Kaltim Studi Tiru Soal Implementasi UU 9/2010 ke Jabar

Jumat, 1 November 2024 - 10:16 WIB

DPRD Jabar Soroti Tambahan. Biaya Bimbel di SMAN 2 Depok

Berita Terbaru