Dewan Jabar: Program EBT Harus Dimaksimalkan Oleh ESDM Wilayah III Purwakarta

Senin, 26 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari bersama Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat lakukan kunjungan kerja dalam Rangka Monitoring & Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2021 di Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah 3 Purwakarta Rabu (21/4/2021). (Foto : Farhat/Humas DPRD Jabar).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari bersama Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat lakukan kunjungan kerja dalam Rangka Monitoring & Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2021 di Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah 3 Purwakarta Rabu (21/4/2021). (Foto : Farhat/Humas DPRD Jabar).

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam upaya mengantisipasi energi berbasis fosil yang terus berkurang masih belum bisa maksimal karena pandemi covid-19, namun demikian, hal tersebut merupakan salah satu Program Unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tetapi dalam kenyataanya pada tahun 2020 program itu dinilai belum maksimal.


DARA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, jika program Energi Baru dan Terbarukan (EBT) masih belum bisa dilakukan di tahun 2020 karena pandemi covid 19.

“Terkait Program EBT ini masih belum bisa dilakukan di tahun 2020 karena pandemi covid, diharapkan di tahun 2022 program EBT ini bisa dilakukan melalui PLTSA Atap, dan Bio Sel,” kata Ineu usai mengunjungi kantor Cabang Dinas ESDN Wilayah III Purwakarta, Rabu, (21/04/2021).

Seperti dikutip dara.co.id dari dprdjabar, Senin (26/4/2021), Ineu berharap support EBT yang merupakan program prioritas jangan hanya untuk formalitas saja, namun harus betul-betul ada dan bisa diterapkan di setiap wilayah sesuai dengan kebutuhan.

“Kami mengharapkan support Energi Baru Terbarukan ini betul-betul bisa diterapkan disetiap wilayah, walaupun akan membutuhkan anggaran, tapi setidaknya kolaborasi bisa dilakukan seperti Lisdes yang mulai ada di CSR BUMN, dan Pemerintah Pusat, begitupun Energi Baru Terbarukan tidak bergantung kepada APBD dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga ini bisa tercapai.” ucap Anggota Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Komisi IV DPRD Jabar juga mengharapkan prioritas program Listrik Masuk Desa (Lisdes) ke daerah terpencil dan daerah yang memiliki akses yang susah dijangkau, seperti dekat pantai agar dapat perhatian lebih lagi.***

Editor: denkur | Sumber: dprdjabar

 

Berita Terkait

TPA Sarimukti Over Overload, Komisi IV DPRD Jabar Daddy Mengurai Dampaknya
Wakil Ketua DPRD Jabar Iswara: Tiga PR Pemprov Jabar Harus Segera Ditangani
Menerima Kunjungan DPRD RI, Ketua DPRD Jabar Minta Dukungan Cabut Moratorium Parsial
Sekretariat DPRD Kaltim Studi Tiru Soal Implementasi UU 9/2010 ke Jabar
DPRD Jabar Soroti Tambahan. Biaya Bimbel di SMAN 2 Depok
Begini Harapan Penjabat Gubernur Jabar kepada Piminan DPRD Yang Baru
Buky Wibawa Jadi Ketua DPRD Jabar, Inilah Empat Nama Wakilnya
Pansus 1 Optimistis Pembahasan Tatib DPRD Jabar Rampung Sesuai Jadual
Berita ini 2 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 8 November 2024 - 12:07 WIB

TPA Sarimukti Over Overload, Komisi IV DPRD Jabar Daddy Mengurai Dampaknya

Jumat, 8 November 2024 - 09:16 WIB

Wakil Ketua DPRD Jabar Iswara: Tiga PR Pemprov Jabar Harus Segera Ditangani

Selasa, 5 November 2024 - 09:28 WIB

Menerima Kunjungan DPRD RI, Ketua DPRD Jabar Minta Dukungan Cabut Moratorium Parsial

Sabtu, 2 November 2024 - 10:29 WIB

Sekretariat DPRD Kaltim Studi Tiru Soal Implementasi UU 9/2010 ke Jabar

Jumat, 1 November 2024 - 10:16 WIB

DPRD Jabar Soroti Tambahan. Biaya Bimbel di SMAN 2 Depok

Berita Terbaru