Dewan Jabar: Program EBT Harus Dimaksimalkan Oleh ESDM Wilayah III Purwakarta

Senin, 26 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari bersama Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat lakukan kunjungan kerja dalam Rangka Monitoring & Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2021 di Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah 3 Purwakarta Rabu (21/4/2021). (Foto : Farhat/Humas DPRD Jabar).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari bersama Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat lakukan kunjungan kerja dalam Rangka Monitoring & Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2021 di Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah 3 Purwakarta Rabu (21/4/2021). (Foto : Farhat/Humas DPRD Jabar).

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam upaya mengantisipasi energi berbasis fosil yang terus berkurang masih belum bisa maksimal karena pandemi covid-19, namun demikian, hal tersebut merupakan salah satu Program Unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tetapi dalam kenyataanya pada tahun 2020 program itu dinilai belum maksimal.


DARA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, jika program Energi Baru dan Terbarukan (EBT) masih belum bisa dilakukan di tahun 2020 karena pandemi covid 19.

“Terkait Program EBT ini masih belum bisa dilakukan di tahun 2020 karena pandemi covid, diharapkan di tahun 2022 program EBT ini bisa dilakukan melalui PLTSA Atap, dan Bio Sel,” kata Ineu usai mengunjungi kantor Cabang Dinas ESDN Wilayah III Purwakarta, Rabu, (21/04/2021).

Seperti dikutip dara.co.id dari dprdjabar, Senin (26/4/2021), Ineu berharap support EBT yang merupakan program prioritas jangan hanya untuk formalitas saja, namun harus betul-betul ada dan bisa diterapkan di setiap wilayah sesuai dengan kebutuhan.

“Kami mengharapkan support Energi Baru Terbarukan ini betul-betul bisa diterapkan disetiap wilayah, walaupun akan membutuhkan anggaran, tapi setidaknya kolaborasi bisa dilakukan seperti Lisdes yang mulai ada di CSR BUMN, dan Pemerintah Pusat, begitupun Energi Baru Terbarukan tidak bergantung kepada APBD dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga ini bisa tercapai.” ucap Anggota Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Komisi IV DPRD Jabar juga mengharapkan prioritas program Listrik Masuk Desa (Lisdes) ke daerah terpencil dan daerah yang memiliki akses yang susah dijangkau, seperti dekat pantai agar dapat perhatian lebih lagi.***

Editor: denkur | Sumber: dprdjabar

 

Berita Terkait

Legislator Jabar mendesak Exit Tol 149 Gedebage Segera Dituntaskan
DPRD Jabar Minta Penca Silat Masuk Kurikulum Sekolah
Pj Bupati Cirebon Sambut Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pererat Sinergi untuk Pembangunan Daerah
Agung Yasunsan : Penting Penyebaran Informasi Publik agar Tumbuh Self Imunity
Legislator Jabar Hj Sri : Isu Ekonomi Saat Ini Berat
DPRD Jabar Apresiasi Pemdaprov Raih IGA 2024
Kenapa Angka Pengangguran di Jabar Masih Tinggi? Begini Kata Politisi PKS Iwan Suryawan
Humaria Buka Akses Komunikasi untuk Warga Kabupaten Bandung
Berita ini 3 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 12 Desember 2024 - 14:48 WIB

Legislator Jabar mendesak Exit Tol 149 Gedebage Segera Dituntaskan

Selasa, 10 Desember 2024 - 15:42 WIB

DPRD Jabar Minta Penca Silat Masuk Kurikulum Sekolah

Senin, 9 Desember 2024 - 22:07 WIB

Pj Bupati Cirebon Sambut Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pererat Sinergi untuk Pembangunan Daerah

Sabtu, 7 Desember 2024 - 15:53 WIB

Agung Yasunsan : Penting Penyebaran Informasi Publik agar Tumbuh Self Imunity

Jumat, 6 Desember 2024 - 16:02 WIB

Legislator Jabar Hj Sri : Isu Ekonomi Saat Ini Berat

Berita Terbaru