Paguyuban Pedagang Jalan Hamara Efendi sepakat menyatakan menolak rencana penataan Jalan Hamara Efendi Kota Banjar, karena dinilai dapat merugikan usaha mereka.
DARA | Demikian disampaikan Koordinator Paguyuban, Aep Hijbi, dalam konferensi pers di halaman Baninza Toserba, Senin (31/10/2022).
Aep mengatakan, pihaknya tidak tahu jika dalam rencana penataan jalan tersebut menghilangkan lahan parkir yang selama ini dianggap vital bagi para pelaku usaha.
Sejauh ini tidak ada sosialisasi dari pemerintah terkait rencana penataan jalan Hamara Efendi kepada para anggota paguyuban.
“Sebelumnya, kami tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam sosialisasi terkait penataan jalan Hamara Efendi,” kata Aep.
Selain itu, lanjut Aep, tidak keberatan dengan keberadaan Mall yang akan dibangun di kawasan Hamara Efendi, tapi dengan catatan tidak membunuh pelaku usaha atau UMKM yang sudah puluhan tahun ada di kawasan tersebut.
Penataan jalan Hamara Efendi dianggap lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya apabila dalam prosesnya malah mematikan usaha di kawasan tersebut.
“Kalau parkir dipusatkan di Ria Busana Mall, lantas bagaimana dengan aktivitas para pelaku usaha untuk naik atau turun barang? Bagaimana dengan kemudahan pelanggan kami menjangkau toko-toko,” ujarnya.
Lebih lanjut Aep mengungkapkan pihaknya sudah melakukan studi banding ke kawasan Jalan HZ Mustofa Tasikmalaya, sepanjang jalan tersebut telah dilakukan penataan oleh Pemkot setempat. Akibat dari penataan tersebut rata-rata toko disana kehilangan omset hampir 70 persen dari sebelumnya.
Atas pertimbangan tersebut, paguyuban pedagang meminta Pemerintah Kota Banjar untuk membatalkan rencana penataan jalan karena dapat mematikan pelaku usaha yang ada di kawasan Hamara Efendi.
“Pemerintah juga ‘kan belum bisa memberikan solusi terkait relokasi PKL. Jika memang ada relokasi jangan menyederhanakan persoalan karena kawasan jalan Kantor Pos juga keberatan saat PKL direlokasi kesana. Kenapa tidak diberikan solusi lainnya seperti penyediaan gerobak atau lapak kontener misalnya,” tuturnya.
Aep menambahkan selama ini UMKM berperan dalam menguatkan perekonomian di Kota Banjar, sehingga pada masa Pandemi Covid-19 menjadi daerah dengan tingkat perekonomian tertinggi disaat justru daerah lainnya mengalami defisit.
Sementara itu, Sekda Kota Banjar, Ade Setiana, saat dihubungi mengaku pihaknya sudah menggelar audensi dengan paguyuban sebelumnya. Namun, Ade pun berjanji akan mempertimbangkan permintaan para pelaku usaha tersebut.
“Untuk menindaklanjuti hasil audensi tersebut, kami hari ini adakan rapat guna mengakomodir usulan-usulan paguyuban pedagang seperti apa. Saya masih ada kegiatan di luar kota. Untuk kebijakan selanjutnya nanti kami tunggu hasil rapat ya,” kata Ade Setiana.
Editor: denkur
