Ketika Audiensi kemarin, minta dicopy tidak diberikan, difoto juga tidak boleh, kan aneh ada apa ini.
DARA| TASIKMALAYA- Saat audien tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk (DKPP) Kabupaten Tasikmalaya mengenai pengembalian sebagian insentif tenaga kesehatan.
Transparency Institute menilai bahwa masih ada kejanggalan dalam proses pengembalian sebagian insentif nakes yang bersumber dari Kemenkes RI tahun 2020 lalu.
Maka dari itu pihaknya akan melayangkan surat permohonan keterbukaan informasi publik kepada Dinkes tentang Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) dan bukti surat tanda setoran (STS) ke kas negara.
“Hari Senin (19/4/2021) besok kami layangkan surat kepada Dinkes, karena jawaban ketika audien kemarin sangat tidak memuaskan masih banyak yang disembunyikan,” ungkap Sekretaris Transparency Institute (TI), Murthalib, Sabtu (17/4/2021).
Menurutnya, LHP BPK bukan rahasia negara maka Dinkes sebagai Badan penyelenggara negara seharusnya mewujudkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Jangan berbicara bahwa Dinkes sebagai objek yang diperiksa, tetapi Dinkes sebagai badan penyelenggara negara yang harus terbuka terhadap publik karena yang dikelolanya adalah uang rakyat,” ucapnya.
Dan meski dicatat, kata Murthalib, gaji dan tunjangan jabatan yang setiap bulan diterima oleh para pemangku kebijakan bersumber dari uang rakyat. Jadi sudah seharusnya Dinkes tidak menutup-nutupi tentang LHP BPK.
“Ketika Audiensi kemarin, minta dicopy tidak diberikan, difoto juga tidak boleh, kan aneh ada apa ini, apalagi yang kami lihat adalah surat perintah dari Bupati Tasikmalaya (Ade Sugianto) yang ditujukan kepada para pihak untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK,” tegasnya.
Dia pun meminta DPRD Kabupaten Tasikmalaya khususnya komisi IV untuk lebih meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi kinerja Dinkes.
“Dan tentunya kami mendorong DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan Pansus mengenai Dinkes,” ujarnya.
Berita sebelumnya, Ketua Komisi Informasi (KI) Jabar, Ijang Faisal, mengatakan Keterbukaan informasi publik harus dijadikan ruh utama pemerintah dalam melayani rakyat. Dalam Persiapan survei Indikator Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2021 sangat penting untuk dilaksanakan.
“Setelah selama ini hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang senantiasa dijadikan rujukan dalam mengukur keterbukaan informasi publik di Jabar. Survei IKIP 2021 yang akan dilaksanakan ini akan menunjukan bahwa peranan penting dalam mewujudkan penyelengaraan yang terbuka,” jelasnya.
Dengan terbuka, kata Ijang, hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta hak atas informasi menjadi sangat penting.
“Karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik maka semakin dapat dipertanggung jawabkan,” ujarnya.
Editor : Maji
