Jika dilihat dari aspek legal dan keputusan politik di era reformasi, ada pemisahan yang rigid terkait pengelolaan pertahanan keamanan yakni urusan keamanan diserahkan kepada TNI dan ranah sipil diserahkan kepada Polri.
DARA – Demikian disampaikan Anton Aliabbas Ph.D, Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy pada Forum Ekonomi Politik Didik J. Rachbini yang digelar melalui Twitter Space, Jumat (19/11/2021).
“Sayangnya, pengambilan keputusan politik lupa ada daerah abu-abu di mana disamping masalah keamanan terdapat juga dimensi pertahanan pada UU TNI Pasal 7 selain melaksanakan tugas pokok, masalah kedaulatan juga dirinci didalamnya termasuk hal operasi perang dan non perang yang membutuhkan keputusan negara.” kata Anton, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (20/11/2021).
Terkait dimensi pertahanan, menjadi mendesak karena adanya masalah Papua yang jelas adalah masalah kedaulatan negara.
“Meski dilabeli sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB), persoalan kedaulatan negara menjadi penting karena memang terdapat unsur Separatisme di Papua,” ujarnya.
Sebagaimana di Aceh keterlibatan TNI tak terhindarkan karena itu adalah soal keamanan domestik, jadi dimensi tugas pokok TNI ada di situ.
Demikian Anton mengulas segi keamanan domestik yang harus menjadi atensi Panglima TNI yang baru Jenderal Andika Perkasa.
Anton juga menyinggung peran diplomasi militer dalam politik luar negeri Indonesia yang telah dilakukan ketika mengadakan latihan bersama skala besar bersama tentara Amerika Serikat.
“Hal itu menunjukkan upaya kemenhan dalam meningkatkan hubungan dengan negara-negara yang mempunyai pengaruh kuat, dan dimainkan oleh TNI dengan mencoba memberikan perhatian pada konteks dinamika geopolitik.” kata Anton.
Anton juga mengingatkan Jenderal Andika untuk memulai langkah pembenahan personil TNI. “Bagaimana formula penataan personil terutama bagi mereka yang terdidik lulusan Inggris dan sebagainya, di mana ruangnya dan sebagainya. Namun untuk itu tidak perlu dengan penambahan usia pensiun terlebih masa bakti yang terbatas hanya 13 bulan,” ujarnya.
Edna C Patissina Jurnalis Kompas menyoroti tentang jabatan Panglima TNI sekarang yang sudah tidak seperti dulu.
“Dia tidak lagi menjadi lembaga supebody, serba kuasa dan ada di berbagai lini bangsa. Refomasi 98 mengubah secara gradual sistem bernegara kita termasuk TNI untuk lebih profesional sebagai tentara,” kata Edna.
Edna menyatakan bahwa belakangan ini pihak partai politik terlihat cenderung suka menarik-narik tentara.
“Dimaklumi, karena kesan masyarakat kita terhadap tentara masih menempati posisi nomor satu yang disukai pada beberapa survei ketimbang posisi parpol yang cenderung dipandang negatif,” ujarnya.
Jenderal Andika bukanlah sosok panglima yang “angker” seperti tipolog panglima TNI masa lalu. Edna menyoroti background menarik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
“Tujuh tahun studi public policy di Amerika Serikat (AS) menyebabkan Andika paham dan mempunyai karakter kepemimpinan yang cukup terbuka terhadap sipil, baik ketika beradu argumen atau berbeda pendapat, dan mau mengakui jika pendapat kita benar,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan tentang pengaruh TNI terhadap perkembangan demokrasi. “Secara struktural dan kultural sejak reformasi 1998 TNI telah mengambil posisi berbeda, bahkan anggaran pertahanan selalu rendah hanya 1 persen, bahkan tidak sampai,” katanya.
Edna mengungkapkan, masyarakat sipil yang terkesan gagal dalam melakukan konsolidasi demokasi. “Hal itu dibuktikan dengan realitas kapasitas birokrasi sipil kita yang memang masih kedodoran di berbagai lini,” ujarnya.
Terkait persoalan Papua, Edna menyatakan Jenderal Andika cukup sadar bahwa memenangkan Papua tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan militer saja. Tetapi pendekatan sipil dengan cara operasi melawan insurgensi kepada seluruh rakyat Papua. Bukan perebutan wilayah yang harus dimenangkan, tetapi heart and mind (merebut hati dan pikiran) rakyat Papua.
Meski sebagai prajurit, TNI harus cukup kuat namun bukan untuk menyakiti masyarakat, yang harus dihabisi adalah pikiran untuk merdeka, bukan orang yang menuntut merdeka.
“Kunci melawan insurgensi adalah dengan merebut hati dan pikiran rakyat, dan hal itu kini sangat berlomba dengan waktu. Kekalahan Amerika di Afghanistan kiranya cukup menjadi pelajaran,” katanya.***
Editor: denkur
