Situasi politik di Kabupaten Bandung semakin dinamis menghadapi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang direncanakan digelaran Desember 2020 mendatang.
DARA| BANDUNG- Beberapa isu mulai hangat diperbincangkan masyarakat baik di forum-forum resmi,di media sosial,bahkan di ruang-ruang publik terkecil seperti warung kopi ataupun ‘buruan imah’ (halaman rumah). Masyarakat mulai kritis terhadap kebijakan pemerintah,kinerja DPRD dan hal-hal lainnya menyangkut pemerintahan.
Seperti beberapa waktu lalu,masyarakat disuguhkan komentar-komentar pedas dari beberapa anggota DPRD Kabupaten Bandung tentang ketidaktransparanan penggunaan anggaran covid-19. Serangan balik pun dilontarkan Bupati Bandung Dadang M Naser.
Dalam kesempatan silahturahmi dengan Insan Pers di rumah dinasnya, Jumat (5/6/2020), orang nomor satu di Kabupaten Bandung mengatakan, seharusnya para anggota legislatif memanfaatkan fungsi kontrolingnya dengan mengecek langsung penggunaan anggaran ke dinas-dinas terkait, bukan malah membuat gaduh di media masa. Kemudian seolah berbalas pantun,para anggota legislatif pun mulai ramai menanggapi komentar Bupati tersebut.
Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Nurtanio (Unur) Djamu Kertabudi, memandang permasalahan tersebut sebagai dialektika politik yang akan terus berlangsung mewarnai situasi di Kabupaten Bandung sampai proses pilkada berakhir.
Menurutnya, satu hal yang harus diakui, gejala disharmoni hubungan kelembagaan DPRD dengan Bupati memang tengah terjadi.
Hal tersebut ditandai dengan beberapa anggota dewan yang mengajukan usul pembentukan Pansus penanggulangan wabah Covid-19,yang notabene dapat dianalogikan bahwa pemerkarsa usulan ini sebagai embrio kompetitor pilkada.
Saat Pembentukan pansus tidak diakomodir badan musyawarah (Bamus) DPRD, kemudian beberapa anggota dewan bereaksi di media dengan mengekspresikan kekecewaannya,
“Ya akhirnya Bupati terpancing juga oleh kondisi seperti itu dengan mengkritik keras perilaku anggota dewan tersebut,dimata saya ini merupakan dialektika politik, “ujarnya kepada dara.co.id melalui sambungan telepon ,Minggu (7/6/2020).
Dinamika ini akan terus berlangsung karena saat ini konsentrasi partai memang tertuju untuk menghadapi pilkada. Agenda kerja DPRD saat ini hanya berkaitan dengan Rapat komisi & dengar pendapat dengan SKPD berkaitan dengan realisasi anggaran Covid 19, LKPJ masa akhir jabatan Kepala Daerah, RAPBD 2021 dan Perubahan APBD 2020.
Terkait banyak masyarakat yang berasumsi bahwa keadaan yang sedang terjadi ini hanya sebuah dagelan politik yang sengaja dipertontonkan kepada mereka menjelang Pilkada saja, Djamu menegaskan bahwa masyarakat berhak untuk berasumsi tentang hal ini, tidak ada masalah.
“Toh akhirnya akan menarik kesimpulan sendiri berdasarkan proses pembelajaran politik yang tengah berlangsung saat ini,”pungkasnya.
Editor : Maji
