Home / Ads

DPR Fasilitasi Pembangunan Rumah Rusak Terdampak Bencana di Cianjur

Kamis, 31 Januari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ILUSTRASI. Foto: BNPB

ILUSTRASI. Foto: BNPB

DARA | CIANJUR – Komisi V DPR RI siap memfasilitasi pembangunan rumah rusak terdampak bencana di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Proses pembangunan fisiknya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hanya saja ada beberapa persyaratan khusus yang terlebih dulu mesti dipenuhi. “Seperti di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cidaun. Di sana terdapat 50 unit rumah yang rusak. Kita siap membantu memfasilitasi,” kata anggota Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, dalam kunjungan kerjanya ke Cianjur, belum lama ini.

Hanya saja, lanjutnya, terlebih dulu harus dipastikan status lahan yang bakal dijadikan tempat pembangunan rumah. Artinya, status lahan tersebut tidak dalam sengketa.

“Misalnya kalau mau ada relokasi, lahannya jangan sampai bermasalah. Lebih bagus lagi ada tanah desa yang luas kemudian dihibahkan ke pemda. Untuk pembangunannya bisa dilakukan Kementerian PUPR,” ujar legislator Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Eem menyebutkan, Kabupaten Cianjur merupakan wilayah rawan bencana alam, terutama tanah longsor. Kondisi itu harus jadi perhatian khusus sehingga nanti perlu juga penanganan khusus.

“Penanganan khusus itu harus jadi prioritas,” katanya.

Eem akan selalu berupaya membantu maksimal penanganan-penanganan kebencanaan. Utamanya menyangkut alokasi anggaran bagi mitra-mitra kerja Komisi V yang konsen berhubungan dengan kebencanaan.

Satu di antara mitra kerja Komisi V adalah Badan Mateorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). “Kami sudah mengusulkan anggaran tambahan untuk BMKG di tingkat pusat. Tapi apakah penambahan anggaran ini berpengaruh ke daerah atau tidak, saya kurang tahu,” ujar dia.

Usulan penambahan alokasi anggaran untuk BMKG itu satu di antaranya didasari perlunya penambahan peralatan deteksi dini gempa ataupun longsor. Salah satu titik yang dipasang alat deteksi dini longsor berada di kawasan Puncak.

“Entah masih berfungsi atau tidak. Kalaupun tidak berfungsi bisa jadi karena butuh biaya operasional. Mungkin biaya perawatan ini yang belum tertangani secara optimal,” katanya.

Penanganan dampak bencana, diakui Eem, belum bisa teratasi secara optimal. Untuk hal-hal semacam itu Komisi V selalu berkoordinasi dengan mitra-mitra kerja.

“Misalnya penanganan infrastruktur, kita pasti koordinasikan dan komunikasikan dengan Kementerian PUPR,” katanya.

Wartawan: Purwanda

 

BalasTeruskan

 

Berita Terkait

DPRD Kabupaten Sukabumi Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa, Ramadan 1446 H/Maret 2025
Investor Gathering 2025: Pos Indonesia & Pos Properti Hadirkan Aset Potensial untuk Investasi
FGD Evaluasi Sampah Citarum, Mitigasi Harus dari Level Rumatangga
Simak Nih, 16 Artis dalam Pembagian Komisi AKD DPR RI, Ahmad Dhani dan Once di Komisi X
“свободное Зеркало Мостбет и Сегодня Актуальный Доступ К Сайту Mosbe
Mostbet Online Мостбет Официальный Сайт Букмекерской Компании И Казин
“Greatest Online Casino Down Under » Au Actual Money Casinos 202
Mostbet Přihlášení ️ Mostbet Subscription Na Oficiálních Stránkác
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 28 Februari 2025 - 13:50 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa, Ramadan 1446 H/Maret 2025

Sabtu, 22 Februari 2025 - 16:11 WIB

Investor Gathering 2025: Pos Indonesia & Pos Properti Hadirkan Aset Potensial untuk Investasi

Rabu, 13 November 2024 - 10:12 WIB

FGD Evaluasi Sampah Citarum, Mitigasi Harus dari Level Rumatangga

Rabu, 23 Oktober 2024 - 13:44 WIB

Simak Nih, 16 Artis dalam Pembagian Komisi AKD DPR RI, Ahmad Dhani dan Once di Komisi X

Rabu, 2 Oktober 2024 - 22:19 WIB

“свободное Зеркало Мостбет и Сегодня Актуальный Доступ К Сайту Mosbe

Berita Terbaru

BANDUNG UPDATE

Penurunan Penghasilan Pengaruhi Pola Belanja Masyarakat saat Lebaran

Sabtu, 15 Mar 2025 - 14:40 WIB

Foto: Komdigi

HEADLINE

Jelang Mudik, Inilah Instruksi Mendagri untuk Kepala Daerah

Sabtu, 15 Mar 2025 - 11:28 WIB