DARA|JAKARTA – TNI harus diterjunkan menangani kasus pembantaian 31 pekerja proyek jembatan di Kabupaten Nduga, Papua. Jangan ada sejengkal pun tanah Indonesia yang di bawah kendali gerakan separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia. Demikian keterangan tertulis Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Selasa (4/12).
Abdul berharap kejadian pembataian itu dapat membuka mata dunia agar lebih proporsional dalam melihat masalah di Papua. “Kami harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk ditingkatkan.
Sementara itu anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menilai pembantaian terhadap pekerja proyek di Papua itu sudah masuk kategori terorisme karena menimbulkan rasa takut yang sistemik.
“Dalam kasus ini, saya rasa TNI perlu ikut terlibat,” ujarnya seraya menambahkan, divisi Infantri TNI yang saat ini memiliki teknik Jungle Warfare dapat berperan pengoptimalkan operasi.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah justru merasa heran dengan kondisi sekelompok bersenjata yang bebas berkeliaran tanpa terdeteksi pihak intelijen. “Selama ini kita merasa data keamanan yang disuplai aman-aman saja. Kejadian ini menghentak kita karena bayangkan saja kelompok bersenjata bisa mobilisasi bebas di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Fahri, perlindungan bagi masyarakat seharusnya diutamakan pemerintah. Ia meminta pemerintah mampu berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk bisa menuntaskan kasus ini.
“Pemerintah harus bisa jelaskan kenapa orang bersenjata bisa menyergap orang yang lagi bekerja? Bagaimana sistem pengamanan? Kenapa operasi intelijen tidak bisa mendeteksi atau pantau pergerakan orang bersenjata?” ujarnya.****
Editor: denkur
