Pembangunan Jalan Poros Tengah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, medapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi. Ia menilai pekerjaan jalan itu bisa merusak kawasan hutan lindung.
DARA | GARUT – Dedi menyebut, akan ada masalah yang diakibatkan dengan pembukaan jalan tersebut. Apalagi jalan poros garut yang akan menghubungkan dua Kecamatan di Garut itu menabrak kawasan hutan.
“Sekarang kalau hutan lindung dibuat jalan, bukannya menentang. Tapi bisa ada problem baru. Tujuannya bagus untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Tapi harus ada pertimbangan lain,” ujar Dedi saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (27/2/2020).
Dengan dibukanya jalan tersebut, kata Dedi, lahan yang tadinya hutan bisa dibuka oleh masyarakat. Akses pembangunan memang lebih mudah, namun dampaknya juga bisa jadi merusak alam.
Bencana banjir bandang di Garut pada empat tahun lalu, lanjutnya, harus jadi pelajaran bagi semua pihak. Kawasan gunung yang sebagian menjadi kebun sayur dan wisata mengubah fungsi aslinya.
“Hal-hal seperti itu harus jadi perhatian. Boleh membangun, tapi faktor lingkungan juga harus diperhatikan. Apalagi di sana jadi hutan lindung dan rumah bagi satwa dilindungi,” katanya.
Sejumlah aktivis lingkungan dan masyarakat merencanakan aksi turun ke jalan pada pekan depan. Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman telah meminta Dinas PUPR menghentikan proyek tersebut karena belum memiliki analisa mengenai dampak lingkungan (amdal).
Wartawan: Beni | Editor: Muhammad Zein
