DPRD Jabar dan Soal Tenaga Kesehatan

Jumat, 23 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady (Foto: Bipol)

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady (Foto: Bipol)

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady membunyikan alarm bahaya atas situasi penanganan pasien covid-19. Hal itu berdasarkan situasi terkini terkait pandemi saat ini, karena banyaknya tenaga kesehatan yang mengundurkan diri karena kelelahan dan meningkatnya gelombang pasien.


DARA – “Tidak sedikit tenaga kerja kesehatan (nakes) diberitakan mengundurkan diri. Mereka kelelahan karena melayani pasien sejak setahun lalu. Di sisi lain, gelombang pasien yang masuk sudah mengantre. Padahal, ruang perawatan yang ada sudah kewalahan,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu mengutip Humas DPRD Jabar, Sabtu (17/7).

Menurut Daddy, ketersediaan oksigen harus mulai diantisipasi. Obat-obatan mulai dipasok. APD mungkin masih harus ditambah. Ruang perawatan di beberapa wilayah diusahakan juga untuk ditambah, entah dengan tenda darurat atau bahkan ada yang menggunakan kontainer.

“Urusan nakes tak bisa diabaikan. Katakanlah semua tersedia, semisal obat, oksigen, APD, ruang rawat. Kalau nakesnya tidak ada atau sangat tidak mencukupi, apa jadinya?” tanya Daddy.

Memang sempat ada kesepakatan bersama di tingkat pusat untuk menenggulangi ketersediaan nakes. Namun, hingga kini hal itu belum dieksekusi. Padahal, situasi sudah begitu mendesak.

Betapa tidak, setelah setahun lebih bergelut, pasti para nakes mulai kelelahan. Manusiawi sekali. Selain itu, mereka juga ada yang terpapar sehingga ada yang harus isolasi mandiri atau dirawat. Bahkan, tidak sedikit yang kemudian meninggal dunia. Beban berat pekerjaan seperti itu pasti memberi tekanan yang tidak ringan kepada nakes secara pribadi maupun keluarganya. Jangan sampai mereka masih harus memikirkan urusan yang tidak perlu mereka pikirkan.

Ujung-ujungnya kata Daddy, tidak aneh kalau lantas banyak pasien yang dinilai lambat tertangani. Bahkan, instalasi gawat darurat (IGD) beberapa rumah sakit terlihat membludak. Akhirnya, pasien lebih memilih isolasi mandiri. Pihak rumah sakit bukan menolak pasien, tetapi hanya karena jumlah pasien yang membludak.

Daddy menyatakan ini sudah situasi darurat. Namun, para nakes harus diselamatkan. Jangan sampai mereka justru lantas mengundurkan diri.

“Ini butuh langkah luar biasa, termasuk kebijakannya, karena keadaannya pun luar biasa. Selain itu, evaluasi pula PPKM darurat, karena grafik pasien terpapar tidak melandai,” pungkas anggota DPRD dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu tersebut.***

Berita ini sebelumnya sudah tayang di Bipol dengan judul: Banyak Nakes Mundur, DPRD Jabar: Evaluasi PPKM!

Editor: denkur

Berita Terkait

Legislator Jabar mendesak Exit Tol 149 Gedebage Segera Dituntaskan
DPRD Jabar Minta Penca Silat Masuk Kurikulum Sekolah
Pj Bupati Cirebon Sambut Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pererat Sinergi untuk Pembangunan Daerah
Agung Yasunsan : Penting Penyebaran Informasi Publik agar Tumbuh Self Imunity
Legislator Jabar Hj Sri : Isu Ekonomi Saat Ini Berat
DPRD Jabar Apresiasi Pemdaprov Raih IGA 2024
Kenapa Angka Pengangguran di Jabar Masih Tinggi? Begini Kata Politisi PKS Iwan Suryawan
Humaria Buka Akses Komunikasi untuk Warga Kabupaten Bandung
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 Desember 2024 - 14:48 WIB

Legislator Jabar mendesak Exit Tol 149 Gedebage Segera Dituntaskan

Selasa, 10 Desember 2024 - 15:42 WIB

DPRD Jabar Minta Penca Silat Masuk Kurikulum Sekolah

Senin, 9 Desember 2024 - 22:07 WIB

Pj Bupati Cirebon Sambut Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pererat Sinergi untuk Pembangunan Daerah

Sabtu, 7 Desember 2024 - 15:53 WIB

Agung Yasunsan : Penting Penyebaran Informasi Publik agar Tumbuh Self Imunity

Jumat, 6 Desember 2024 - 16:02 WIB

Legislator Jabar Hj Sri : Isu Ekonomi Saat Ini Berat

Berita Terbaru

CATATAN

GEJOLAK KOREA SELATAN MK Tanpa ‘Dissenting Opinion’

Minggu, 6 Apr 2025 - 09:19 WIB