“Kami lihat jumlah lonjakan kasus corona cukup masif, tentunya kebutuhan anggaran terkait dengan itu perlu segera dipersiapkan,” kata Ketua DPRD KBB, Rismanto.
DARA | BANDUNG – Melonjaknya kasus virus corona (Covid-19) membuat unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, bersepakat mendorong Pemkab Bandung Barat mengambil langkah taktis dalam penanganan corona dengan melakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua DPRD KBB, Rismanto mengatakan, dengan kondisi saat ini diperlukan langkah aktif semua stakeholder dalam mengantisipasi pencegahan dan penyebaran virus tersebut. Sebab, beberapa persoalan krusial seperti masalah corona ini bukan hal yang mudah dan akan memerlukan anggaran yang cukup besar.
“Kami lihat jumlah lonjakan kasus corona cukup masif, tentunya kebutuhan anggaran terkait dengan itu perlu segera dipersiapkan. Tentu ini diperlukan keseriusan dan pengambilan langkah kebijakan yang cepat, taktis dan strategis dari kepala daerah dan seluruh stakeholder di KBB. Termasuk kita di DPRD sebagai representasi masyarakat Bandung Barat,” kata Rismanto saat dihubungi melalui telepon seluler, Sabtu (28/3/2020).
Rismanto menuturkan, pihak eksekutif dan legislatif akan memproyeksikan anggaran sebesar Rp 18,7 miliar untuk menangani wabah corona ini. Adapun anggaran sebesar itu, kata dia, adalah hasil dari pergeseran APBD 2020 sebesar Rp 16 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) dan Rp 2,7 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCTHT).
“Lalu kemudian untuk mengantisipasi situasi yang tidak terduga, kami juga akan mengusulkan agar pemerintah daerah menarik deposito sebesar Rp 10 miliar untuk dimasukan atau menambahkan biaya tak terduga BTT sehingga total BTT kita sebesar Rp 20 miliar, disamping selain pengajuan bantuan keuangan ke provinsi sebesar Rp 26 miliar,” ungkapnya.
Menurut Rismanto, peregesaran anggaran tersebut dibutuhkan lantaran untuk mengantisipasi dan pencegahan penularan wabah tersebut di masyarakat KBB.
“Saya sudah berkomunikasi dengan pak Bupati (Aa Umbara), tim anggaran pemerintah daerah dan dinas kesehatan agar menggeser program bimtek, konsultasi dan kegiatan lainnya yang tidak mungkin terserap karena musibah ini, dan info terakhir dinas kesehatan sedang menyusun daftar total kebutuhan untuk program ini,” terangnya.
Politisi asal PKS itu juga menyebutkan beberapa yang mendesak dibutuhkan saat ini, mulai dari alat pelindung diri (APD) untuk dokter, paramedis dan tenaga kesehatan, obat-obatan dan fasilitas kesehetan seperti tempat isolasi untuk mengantisipasi apabila faskes tidak dapat menampung pasien.
“Insentif untuk para petugas garis depan dalam hal ini tenaga medis harus diperhatikan. Ketika seluruh masyarakat diwajibkan social distancing, work from home, mereka justru harus tetap bertugas di garda terdepan dengan peralatan yang tidak memadai. Sehingga kalau bukan kami sebagai pemangku kebijakan yang peduli dan khawatir dengan keselamatan mereka siapa lagi, mereka aset daerah yang harus kita jaga,” jelasnya.
Rismanto berharap, di KBB tingkat penularan Covid-19 bisa ditekan dan diminimalisir, dan mengimbau kepada masyarakat agar terus menjaga perilaku hidup sehat, mencuci tangan, menjalankan social distancing, mengurangi aktifitas di luar rumah dan diam di rumah.
“Fokus kami adalah bagaimana agar kesiapan anggaran untuk penanganan kasus korona bisa maksimal terutama menjamin bagi kesehatan masyarakat,” pungkasnya.***
Editor: denkur
