Polemik kerja sama pertahanan Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AUKUS) terus bergulir. Kerja sama trilateral ini disebutkan tidak otomatis memberi peluang Australia memiliki senjata nuklir.
DARA – “Propeler kapal selam itu nantinya menggunakan kekuatan nuklir bukan kapal selam akan membawa senjata nuklir,” tegas Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins dalam kuliah tamu ‘Meet the Ambassador Series” yang digelar secara virtual, Rabu (22/9/2021).
Kegiatan ini berkat kerja sama Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) dan Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE).
Kuliah tamu ini bertajuk ‘Global Britain, Indo-Pacific and the future of UK-Indonesia Strategic Relationship’.
Kepala CIDE yang juga dosen PGSD, Dr Anton Aliabbas bertindak sebagai moderator.
Dihadiri Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr Fatchiah Kertamuda, Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Tia Rahmania, MPsikolog.
Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy Dr phil Shiskha Prabawaningtyas, dan Ketua Prodi S1 Hubungan Internasional, Dr Tatok Djoko Sudiarto.
Selanjutnya, Dubes Jenkins menjelaskan AUKUS bukanlah kerjasama pertahanan yang baru. Menurutnya, Inggris dan Australia telah menjalin kolaborasi sejak 1914. Sedangkan kerja sama Inggris dan Amerika Serikat telah terbangun selama 60 tahun.
“AUKUS bukanlah sebuah perjanjian (treaty) atau pakta (pact) tetapi merupakan pengelolaan keamanan (security arrangement). Ini [AUKUS] telah melalui proses jangka panjang dan kerja sama panjang,” ujarnya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (23/9/2021).
Jenkins mengataan, menambahkan AUKUS salah satu komitmen negaranya dalam merespon satu dari empat tantangan di masa mendatang, yakni membangun sistem yang berbasis aturan internasional (international rules based system).
Tantangan tersebut harus dihadapi melalui kolaborasi dengan pihak lain yang punya pemahaman yang sama.
“Kami memiliki komitmen untuk mendorong kerja sama bilateral dan multilateral dalam menghadapi kompleksitas tantangan global . Sebagai produsen kapal selam, kami harus bekerja sama dengan negara lain dan AUKUS tidak akan mengarah pada transfer teknologi senjata nuklir,” ujarnya.
Jenkins mengidentifikasi tiga tantangan lain yang harus direspon dengan upaya kolaboratif dan multilateral. Tantangan perubahan iklim, menurutnya, memerlukan tindakan konkret.
“Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan juga anggota G-20 memiliki peran strategis,” ujarnya.
Dubes Jenkins menjelaskan kebutuhan transformasi sektor pendidikan telah menjadi tantangan tersendiri, sebab jika sektor pendidikan tidak berbenah maka tidak akan dapat merespon perkembangan lingkungan yang pesat, dan Indonesia masuk dalam lima besar negara prioritas Inggris dalam kerja sama pendidikan.
“Dengan pendidikan lah kita dapat melakukan transformasi masyakat,” katanya.
Tantangan terakhir yang dihadapi negara di masa mendatang adalah bagaimana memanfaatkan kesempatan membangun perekonomian. Menurutnya, kesejahteraan haruslah dapat dirasakan segenap lapisan masyarakat, sehingga kerja sama ekonomi yang dibangun harus mengarah pada sustainabilitas.
“Kita menghadapi beragam ancaman termasuk yang lintas batas. Dan saat ini adalah kesempatan kita untuk mencari jalan keluar,” kata Dubes Jenkins.
Dalam sambutan pembukaan, Prof Dr Didik J Rachbini menegaskan tentang eratnya hubungan kerjasama pendidikan Indonesia-Inggris.
Menurutnya, adanya banyak ruang untuk meningkatkan kerja sama kedua negara. Apalagi, Inggris memiliki peran penting dalam ekonomi dunia dan penanganan pandemi Covid- 19.
Sementara itu, saat menutup kegiatan, Direktur PGSD Shiskha Prabawaningtyas menekankan pentingnya prinsip kolaboratif dan kebutuhan untuk bertindak bersama (collective action) dalam menghadapi kompleksitas tantangan dunia.
Aksi bersama ini dibutuhkan terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim, dinamika geopolitik global, dan perekonomian dunia.
“Dan PGSD berkomitmen untuk berupaya menciptakan dialog dengan mengajak para pemangku kepentingan terkait, menjembatani dan memperkecil kesenjangan antara harapan normatif dalam kebijakan dan tantangan praktik implementasi, serta menciptakan ruang interaksi antara pembuat kebijakan dan publik,” kata Shiskha.***
Editor: denkur
