Anggaran Pilakada, Pilkades, dan penyertaan Modal BUMD di Kabupaten Cianjur ternyata cukup tinggi. Karena itu F PKS menduga ketiga mata anggaran tersebut menjadi penyebab Defisit APBD 2020
DARA | CIANJUR — Anggaran pilkada dan pilkades diduga menjadi penyebab defisit APBD 2020 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selain itu, ada penyertaan modal untuk BUMD yang turut membebani anggaran.
“Kami menilai ada beban besar anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada dan Pilkades serentak di tahun 2020. Makanya terjadi defisit anggaran,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cianjur, Asep Riyatman, kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).
Menurut Asep, selain dana pilkada dan pilkades, Fraksi PKS juga menyoroti anggaran penyertaan modal BUMD sebesar Rp11,5 miliar turut menjadi beban. Makanya, lanjut dia, ada peluang penyertaan modal tersebut ditunda atau sekalian dihapus.
“Kita nanti akan bahas kebutuhan penyertaan modal BUMD itu. Jika memang tak terlalu mendesak, bisa dihapus sehingga mengurangi defisit,” kata Asep, seraya menambahkan dalam penyertaan modal tanpa merinci BUMD yang dimaksud.
“Tidak ada rincian atau lampiran untuk BUMD mana suntikan dana tersebut. Pihak eksekutif tak menjelaskannya,” ujar Asep.
Sementara itu, Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengakui bahwa anggaran Pilkada dan Pilkades serentak 2020 menjadi beban hingga anggaran defisit. Untuk dua perhelatan demokrasi tersebut memerlukan anggaran yang sangat besar.
“Beban anggaran pilkada dan pilkades serentak sangat luar biasa besar. Hal itu salah satu faktor penyebab terjadi defisit anggaran,” kata Herman.
Menurut Herman, anggaran penyertaan modal sebenarnya berputar, karena ada pengembalian dana dari Ditjen Ciptakarya ke APBD Kabupaten Cianjur. “Sebenarnya dana untuk penyertaan modal itu-itu juga,” ujar dia.
Herman menyebutkan, soal penghapusan dana penyertaan modal untuk mengurangi defisit anggaran bisa dilakukan jika semua pihak setuju. “Bisa dilakukan. Nanti akan kita bahas,” katanya.***
Wartawan: Purwanda | Editor: Ayi Kusmawan
