Memiliki pemahaman akan kebencanaan dinilai bisa meminimalisir adanya korban bencana atau zero victim. Tak hanya pemerintah tapi seluruh unsur masyarakat juga harus memiliki pengetahuan dalam menghadapi bencana, terutama yang berada di wilayah rawan bencana seperti beberapa daerah di Kabupaten Bandung.
DARA – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi mengatakan, tahun 2021 diawali dengan masa musim hujan, kemudian pandemi Covid-19 yang masih belum melanda, ditambah dengan fenomena iklim La Nina.
Kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki indeks kebencanaan yang tinggi perlu adanya antisipasi dan kewaspadaan. Kondisi tersebut, kata Fahmi merupakan sebuah takdir dan juga tantangan.
“Tantangannya adalah bagaimana dari hari ke hari kita menghadapi fenomena ini. Maka, yang perlu kita lakukan adalah melakukan langkah-langkah kuratif dan preventif,” ujar Fahmi melalui sambungan telepon, Minggu (10/1/2021).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, langkah preventif adalah melakukan sosiasialisasi, memberikan Informasi mengenai kesiapsiagaan bencana.
Selanjutnya, langkah kuratif terdiri dari melakukan monitoring terhadap aliran sungai, melakukan gerakan susur sungai bersama dengan masyarakat, melakukan mitigasi secara sporadis, menyiapkan sistem informasi terpadu beserta Sumber Daya Manusia (SDM) nya.
“Mengantisipasi adanya gangguan dalam pasokan pangan, termasuk infrastruktur seperti kolam retensi, waduk-waduk penampungan air. Tanggung jawab menangani bencana alam, bukan hanya kepada pemerintah, tapi juga ada swasta, media, akademisi dan juga masyarakat,” tutur Fahmi.
Upaya penanganan bencana juga harus melihat kondisi saat ini, yang tengah ada pandemi Covid 19. Sebagai contoh di tempat pengungsian bencana, harus disesuaikan dengan menerapkan protokol kesehatan agar bisa mencegah penyebaran Covid 19.
Menurut Fahmi, masyarakat harus diikutsertakan dalam kegiatan proses mitigasi bencana. Dirinya mengapresiasi program BMKG yaitu pekan pengurangan resiko bencana.
Kemudian masyarakat juga bisa dilibatkan kegiatan yang bisa mengurangi resiko bencana, seperti penghijauan, kerja bakti, membersihkan aliran sungai, hingga sosialisasi tentang kegawat daruratan.
“Termasuk dari sisi pemerintah, segera membuat regulasi dibidang pertanian, perikanan, perkebunan, lingkungan. La Nina dan intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan lahan pertanian terancam banjir dan gagal panen,” ujarnya.
Supaya masyarakat tetap produktif, lanjut Fahmi, maka pemerintah harus menyediakan semacam asuransi tani. Kemudian juga mengoptimalkan pompa-pompa, menyiapkan benih yang tahan air, early warning system yang harus disiapkan, serta melakukan pemetaan rawan banjir atau bencana.
Fahmi juga mendorong adanya kegiatan sekolah iklim, yang tidak hanya berbicara tentang penanganan kedaruratan kebencanaan, tapi juga bisa memahami iklim yang terjadi. Harapannya, masyarakat dapat lebih mengetahui waktu tanam yang cocok dan tepat.
“Banyak terjadi dimana hasil panen itu harganya anjlok, salah satu faktornya adalah karena tidak mempertimbangkan iklim yang terjadi. Kalau hanya mengandalkan musim tanam yang berlaku secara turun temurun, mungkin saja akan kesulitan. Karena sekarang dunia sedang menghadapi ketidakteraturan dalam musim atau cuaca,” ujarnya.***
Editor: denkur
