DARA|JAKARTA-Kondisi ekonomi dalam dan luar negeri berpengaruh pada realisasi target investasi sepanjang 2018. Target awal investasi di tahun 2018 ini sebesar Rp765 triliun, pesimistis tercapai.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas T Lembong mengaku kondisi ini memaksa pihaknya untuk menlayangkan surat ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Keuangan pada kuartal II/2018.
“Target itu tidak realistis sehingga perlu direvisi menjadi Rp730 triliun karena kami sudah bisa memprediksi dengan tidak adanya terobosan yang berarti pada 2017 tidak mungkin kita bisa mempertahankan pertumbuhan investasi seperti yang diharapkan,” papar Lembong dalam konferensi pers realisasi investasi PMA dan PMDN kuartal III/2018 di kantor BKPM, Jakarta.
Target investasi tahun 2018 ini jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp693 triliun, peningkatannya hanya sebesar 5% menjadi Rp730 triliun. Jika ini dipotong inflasi sebesar 3,5%, maka pertumbuhan investasi secara rill hanya sebesar 1,5% pada tahun ini.
Melihat realisasi tahun ini, dia berharap pemerintah segera melakukan terobosan untuk mengembalikan momentum investasi pada tahun depan Maka harapan di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi bisa kembali pada pertumbuhan double digit. Sebab menurut Lembong, motor pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh ekspor dan investasi. Kedua sektor ini saling terkait satu sama lain. Tidak mungkin ada ekspor, kalau tidak ada investasi.
BKPM melihat sepanjang 2018, pertumbuhan investasi Indonesia berada dalam fase yang ‘soft’ atau melambat. Namun demikian, soal ini tidak serta merta akibat hal yang terjadi atau ada kondisi ekonomi yang tidak menunjang, tetapi harus dilihat juga akibat kelemahan atau ketidakberhasilan yang terjadi pada 12 bulan sebelumnya.
Menurutnya, implementasi dari kebijakan yang proinvestasi masih kurang. Adapun, kondisi global terkait dengan perang dagang dan penguatan dolar AS berada di luar kendali pemerintah sehingga fokus pada faktor eksternal lebih penting saat ini.
“Jadi kita harus menyikapi dengan dewasa dan mengakui bahwa, mohon maaf, eksekusi dan implementasi visi presiden masih kurang,” ungkap Lembong.
Oleh karena itu, dia mengungkapkan pemerintah tengah menggodok terobosan untuk mengembalikan momentum positif tren investasi. Terobosan ini diharapkan berdampak dapat terasa dalam jangka pendek, yakni pada kuartal IV/2018 atau kuartal I/2019.
Dia meyakini ada beberapa sektor yang bisa dikejar a.l. kimia, petrokimia, otomotif, industri baja dan e-Commerce serta ekonomi digital.
Kebijakan yang akan menjadi terobosan pemerintah yaitu perluasan tax holiday dan pelonggaran daftar negatif investasi (DNI) untuk sektor pendidikan.
Lembong menuturkan tax holiday ini dimaksudkan untuk memancing investasi yang tertunda sehingga bisa dikejar realisasinya secepatnya. Hal ini memerlukan terobosan yang ‘nendang’.
“Kalau kita memberikan tax holiday di mana hanya 3% dari subsektor ekonomi yang diperbolehkan. Saya kira itu contoh yang sangat tidak ‘nendang’,” ujar Lembong.
Sementara itu, revisi DNI di sektor pendidikan ini terkait dengan perjanjian dagang Indonesia dan Australia (IA-CEPA). Menurut Lembong, pemerintah sudah berkomitmen untuk membuka sektor universitas dan pendidikan vokasi.
“Kalau universitas dan pendidikan vokasi di Australia bisa masuk di 2019, itu bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru.” Selain itu, dia melihat Indonesia tengah mengalami kekurangan tenaga terampil. Dengan adanya, pendidikan vokasi dari Australia diharapkan tenaga kerja terampil dibentuk untuk menopang sektor industri, jasa dan pariwisata,:katanya.
Bahan : Bisnis.com
Editor:Aldinar
