DARA | Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berunjuk rasa di depan gedung PT Inti Ganda Perdana (IGP) yang terletak di Kawasan Industri Mitra Karawang (KIMK), Senin, (4/11/2024). Unjuk rasa tersebut sebagai kali kelima.
Massa yang mayoritas ibu rumah tangga mengecam managament PT IGP yang lebih memilih pengusaha luar Desa Parungmulya untuk mengelola limbah ekonomis dan B3 (bahan beracun dan berbahaya) perusahaan plant 3 milik PT IGP.
Aksi unjuk rasa tersebut bukan tidak beralasan. Masyarakat Desa Parungmulya mengharapkan agar PT IGP dapat memperhatikan masyarakat sekitar. Selain itu, Pemerintah desa sudah merekomendasikan salah satu perusahaan lokal yang berdomisili di desa setempat untuk bisa mengelola limbah ekonomis dan B3 PT IGP.
“Kami mendapatkan aspirasi dari masyarakat agar pengelolaan limbah ekonomis dan B3 di plant 3 PT IGP dapat dikelola oleh pengusaha lokal desa kami,” kata Cep Elih, saat berorasi.
Menurut Cep Elih, pihak PT IGP dinilai tidak menghormati dan mendengarkan aspirasi masyarakat maupun Pemerintah Desa Parungmulya. Sebab, aksi unjuk rasa ini bukan yang pertama. Bahkan, mediasi yang difasilitasi Polres Karawang juga sudah ditempuh. Namun, managemen PT IGP tidak mengindahkan aspirasi masyarakat Desa Parungmulya.
“Ini kami ke lima kalinya membangun komunikasi dengan managemen PT IGP, tetapi mereka selalu memberikan jawaban yang sama tidak ada keputusan yang signifikan. Padahal kami sudah merekomendasikan salah satu pengusaha lokal disini, yaitu PT Dika Mekar Sangiyang. Kami merasa tidak dihormati,” tegasnya.
“Seharusnya kan PT IGP mengajak masyarakat berkomunikasi, terutama perusahaan mana yang akan mengelola limbah ekonomis dan B3, karena kan seharusnya pihak PT IGP harus lebih memprioritaskan perusahaan lokal, putra daerah,” tambahnya.
Diakuinya, apabila limbah ekonomis dan B3 dikelola oleh perusahaan lokal, maka dapat menyerap tenaga kerja. Sehingga jumlah pengangguran bisa berkurang dan perekonomian masyarakat bisa meningkat.
“Selain itu, kalau dikelola oleh perusahaan lokal kan lebih mudah bertemu, terutama apabila masyarakat membutuhkan bantuan berupa CSR, kalau dikelola perusahaan luar daerah kan susah. Di gedung PT IGP yang lama, itu kan dikelola sama perusahaan luar daerah, kami sangat sulit bertemu. Makanya, di plan yang baru nanti, untuk pengelolaan limbah ekonomis dan B3, kami minta dikelola oleh perusahaan lokal saja,” ungkapnya
Blokir Jalan
Dalam aksinya, warga setempat memblokir jalan Mitra Raya II, Kawasan Industri Mitra Karawang. Sehingga sempat mengganggu operasional perusahaan. Pemblokiran jalan berlangsung selama sekitar empat jam.
Massa aksi mengecam PT IGP yang lebih memilih pengusaha luar daerah untuk mengelola limbah ekonomis dan B3 di lokasi gedung baru yang direncanakan akan segera dibangun masih di Kawasan KIM.
Aksi itu terjadi karena masyarakat melalui Pemerintah Desa Parungmulya sudah merekomendasikan salah satu perusahaan lokal untuk bisa mengelola limbah ekonomis dan B3 di gedung baru PT IGP, namun tidak diindahkan pihak perusahaan.
“Kami mendapatkan aspirasi dari masyarakat agar pengelolaan limbah ekonomis dan B3 di plan PT IGP yang baru, itu dikelola oleh pengusaha lokal, sebagai BPD Desa Parungmulya, kami harus menyampaikan aspirasi ini ke pihak PT IGP,” kata Susetyarso, Ketua BPD Desa Parungmulya.
Salah seorang orator, Cep Elih, mengatakan, apabila limbah ekonomis dan B3 dikelola oleh perusahaan lokal, maka dapat menyerap tenaga kerja. Sehingga jumlah pengangguran bisa berkurang dan perekonomian masyarakat bisa meningkat.
“Harapan kami, dalam membuat keputusan, PT IGP harus mendengarkan masyarakat. Maka, PT IGP harus memilih pengusaha lokal dari Desa Parungmulya yang mengelola limbah ekonomis dan B3 itu, bukan dari luar daerah. Ada apa dengan PT IGP ?,” kata Cep.
Sementara itu, Direktur PT Dika Mekar Sangiyang Asep Suhendar, mengatakan, sebagai pengusaha lokal di Desa Parungmulya, pihaknya merasa kecewa kepada PT IGP yang tetap bersikukuh untuk menggunakan pengusaha luar daerah untuk mengelola limbah ekonomis dan B3.
“Perusahaan tetap bersikeras memberikan SPK ke pengusaha diluar Karawang, di luar lingkungan. Padahal gedung di plan yang barunya saja belum dibangun,” ungkapnya.
