Emil Salim Angkat Bicara tentang Rencana Pemindahan Ibu Kota

Jumat, 23 Agustus 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Emil Salim (Foto: Lintas Peristiwa Online)

Emil Salim (Foto: Lintas Peristiwa Online)

DARA | JAKARTA – Emil Salim tokoh nasional dan mantan menteri di era pemerintahan Presiden Soeharto angkat bicara tentang rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

“Saya berpendapat makalah paper Bappenas yang saya terima tentang alasan pindah ibu kota, setelah saya baca, saya anggap keliru,” ujarnya saat jadi pembicara dalam diskusi publik yang bertajuk ‘tantangan persoalan ekonomi sosial dan pemerintahan ibu kota baru’ INDEF, di Restoran Rantang Ibu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Menurut Emil alasan pemerintah memindahkan ibu kota adalah karena faktor potensi bencana alam, tingkat kemacetan, krisis air bersih, dan polusi udara. Pemerintah, lanjut Emil, seharusnya memperbaiki ‘rusaknya’ Jakarta tersebut, bukan malah memindahkan ibu kota.

Pemerintah mencontohkan beberapa negara yang berhasil memindahkan ibu kota seperti Malaysia, Brasil, Korea Selatan, Kazakhtan, dan sebagainya. Menurut Emil, negara-negara tersebut adalah negara kontinen atau sebagian besar wilayahnya merupakan daratan. Sedangkan, Indonesia adalah negara maritim, negara kepulauan dengan memiliki 17.000 pulau. Maka pemindahan ibu kota ini sangatlah sulit.

“Kau bisa jalan kaki ke Brasilia, bisa jalan kaki ke Putra Jaya, tapi kau tidak bisa jalan kaki ke Kalimantan. Kok disamakan negara kontinen dengan negara kepulauan?” ujarnya.

Lalu, soal Kalimantan yang digadang-gadang jadi lokasi ibu kota yang baru karena letaknya di tengah Pulau Jawa, menurut Emil tidaklah tepat. Di abad ke-21 ini,  sentral negara bukanlah dilihat dari fisik atau letaknya, melainkan dilihat dari akses atau sarana perhubungannya dengan pulau lain atau negara lain.

“Teknologi komunikasi ada di tangan kita, seluruh Indonesia bisa diraih dengan teknologi itu, tidak harus fisik harus di tengah negara, ini abad ke 21. Kenapa teman saya di Bappenas kok lupa itu?” ujarnya, seperti dilansir detikcom.

Emil meminta Bappenas maupun lembaga pemerintahan terkait untuk mempertimbangkan pendapat dari publik dan juga akademisi. “Saya tidak anti Bappenas, tapi mari adu logika dengan logika, demi selamatnya Presiden Jokowi,” tandasnya.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Ada Pergub Baru yang Perketat Aturan ASN Kawin Lagi, atau Cerai
Empat RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, DPD RI Akan Kawal Terus
Kapolri Ingin Kembangkan Direktorat PPA-PPO hingga Polda-Polres, Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak
Rajin Gunakan MyPertamina, Konsumen Ini Menangkan Paket Haji Furoda
Hari Desa Nasional 2025, Sejumlah Menteri Bacakan Deklarasi Subang
Menteri Luar Negeri Sugiono Sebut Gedung Merdeka Bandung harus Diperbaiki
Yuk Kenali Lagi Pangkalan Resmi LPG 3Kg Pertamina, Kualitas Terjamin dan Harga Sesuai HET
Kekerasan Seksual Menggila, Dr Siti Ma’rifah Sarankan Begini
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 Januari 2025 - 19:49 WIB

Ada Pergub Baru yang Perketat Aturan ASN Kawin Lagi, atau Cerai

Rabu, 15 Januari 2025 - 22:01 WIB

Empat RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, DPD RI Akan Kawal Terus

Rabu, 15 Januari 2025 - 21:57 WIB

Kapolri Ingin Kembangkan Direktorat PPA-PPO hingga Polda-Polres, Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak

Rabu, 15 Januari 2025 - 19:36 WIB

Rajin Gunakan MyPertamina, Konsumen Ini Menangkan Paket Haji Furoda

Selasa, 14 Januari 2025 - 20:43 WIB

Hari Desa Nasional 2025, Sejumlah Menteri Bacakan Deklarasi Subang

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

JABAR

Sekilas Mengenal Golok Cisaat Sukabumi

Sabtu, 18 Jan 2025 - 22:40 WIB