“Yang penting pengelola memabatasi diri, mengecek, kepala daerah mengawasi bertanggungjawab terhadap pembukaan wisata dengan perlahan. Intinya jangan euforia, dikit-dikit aja,” ucap dia.
DARA- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memita pengelola wisata yang boleh beroperasi berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) bisa menerapkan protokol kesehatan secara maksimal. Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar, Dedi Taufik mengantisipasi fenomena revenge tourism.
Berdasarkan Inmendagri, ada empat daerah di Jawa Barat yang masuk kategori kedaruratan level 2. Daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang dan Kabupaten Garut.
Artinya, destinasi wisata yang berada di wilayah itu sudah boleh beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. “Yang penting pengelola memabatasi diri, mengecek, kepala daerah mengawasi bertanggungjawab terhadap pembukaan wisata dengan perlahan. Intinya jangan euforia, dikit-dikit aja,” ucap dia.
Sedangkan wilayah yang masih berada di level 3 dan 4 bisa menahan diri untuk tidak membuka tempat wisata. Namun, beberapa industri penunjang industri pariwisata seperti hotel dan restoran sudah diberikan relaksasi.
Apalagi, dirinya mengaku sudah mengajukan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Panjaitan agar PPKM bisa berjalan secara mikro di level kecamatan.
“Di Bogor misalnya level tiga, tapi pasti ada yang level satu (di tingkat kecamatan) Sehingga ekonomi sekolah bisa lebih leluasa. Aspirasi ini akan dibahas,” ucap dia.
Terpisah, Dedi Taufik menyoroti hal yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengenai potensi timbulnya ‘revenge tourism’ atau wisata balas dendam, akibat aktivitas wisata yang terhalang karena pembatasan sosial.
Dedi meminta agar masyarakat tetap waspada karena pandemi Covid-19 belum usai. Ia berharap masyarakat tetap berhati-hati dan waspada, jangan sampai lengah dengan berbagai relaksasi yang sudah mulai diberikan pemerintah.
“Kekhawatiran dari pak Sandiaga Uno itu kami pahami, karena memang COVID-19 itu menyebar dari kerumunan. Pak Gubernur juga terus mengimbau pentingnya protokol kesehatan. Kami terus lakukan koordinasi dengan pengelola dan disparbud tingkat kabupaten kota agar potensi lonjakan kasus bisa dicegah,” ucap Dedi
Di samping itu, pihaknya terus menggenjot peningkatan kepemilikan sertifikat CHSE di destinasi wisata, hotel, dan restoran. Sertifikasi itu juga akan berintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.
“Sektor kesehatan dan ekonomi sedang dalam pembenahan. Semua ini butuh proses dan kerjasama semua pihak. Upaya vaksinasi juga terus kami lakukan, termasuk untuk para pelaku pariwisata,” kata Dedi.
Editor : Maji
