Menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat yang akan berlangsung pada 27 November 2024, bermunculan wajah-wajah baru, termasuk kalangan artis yang mau mencalonkan diri jadi Bupati Bandung Barat.
DARA | Sejumlah baliho nyaris memenuhi sepanjang jalan protokol yang menyatakan kesiapan mereka untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Bandung Barat periode 2024-2029.
Menyikapi kondisi fenomena tersebut, Forum Masyarakat Bandung Barat (FMBB) bereaksi keras. Secara terang-terangan sejumlah tokoh yang tergabung di FMBB tersebut menyatakan menolak mentah-mentah artis yang ingin mencalonkan diri menjadi Bupati Bandung Barat di Aula HBS, Rabu (10/7/2024).
Ada lima.poin penting penyataan sikap yang disepakati FMBB yang diinsiasi oleh para tokoh masyarakat dari berbagai komponen tersebut.
Salah satunya FMBB sepakat mengusung dan mendukung putra daerah yang memiliki komitmen jelas, faham dan sadar akan tujuan pemekaran serta dipandang mampu untuk memimpin KBB dan mampu menyelesaikan permasalahan yang multi Komplek di KBB.
“Kita menolak keras (calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat) pendatang dari luar, termasuk artis. Untuk Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat harus putra daerah atau pituin Bandung Barat,” kata Megahari Pujiharto, salah seorang tokoh FMBB.
Bukan tanpa dasar jika FMBB menolak non putra daerah atau artis untuk jadi Kepala Daerah di KBB. Kata Megahari, pengalaman lalu KBB menjadi korban akibat dimainkan orang luar.
Menurutnya, banyak kegagalan di birokrasi pemerintahan pada era kepemimpinan lalu seperti gagal bayar atau rotasi mutasi dibatalkan. Oleh karena itu, FMBB berharap agar parpol merekrut calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat putra daerah.
“Kalau pendatang, tidak akan tahu kultur Bandung Barat,” katanya.
Tokoh masyarakat lainnya, H Budi Sudrajat mengatakan penolakan terhadap calon bupati dan wakil bupati non putra daerah ini, merupakan murni gerakan masyarakat. Tidak didampingi kepentingan pihak-pihak tertentu.
“Ini murni keinginan para tokoh masyarakat yang menginginkan putra daerah (calon bupatibdan wakil bupati) asli pituin Bandung Barat,” ujarnya.
Menurutnya, siapapun yang nanntinua menjadi Kepala Daerah, asal pituin Bandung Barat tidak dipersiapkan.
“Mau orang selatan, mau orang barat, tengah yang penting pituin KBB, mangga. Asal jangan ujug-ujug dari luar KBB,” cetusnya.
Kustiwa Kartawiria, tokoh masyarakat dari Bandung Selatan menyatakan ada alasan penolakan tersebut, yang harus diperhatikan oleh parpol tentang pengusungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat ini.
Menurutnya, saat ini KBB membutuhkan figur yang memahami betul kondisi daerah dan masyarakatnya.
“Kenapa muncul keinginan masyarakat terhadap penolakan calon-calon droping di DPP (Dewan Pimpinan Pusat) masing-masing partai? Karena kondisi KBB saat ini, sedang dalam kondisi krowded,” tuturnya.
Dibutuhkan sosok yang mengenal betul kondisi daerah dan masyarakatnya serta bisa mampu menyelesaikan berbagai persoalan di KBB.
Jika dipimpin oleh orang yang tidak mengenal KBB, bahkan pernah membuat kondisi KBB seperti sekarang ini, malah dikhawatirkan KBB makin parah.
“Nah dari dasar itulah, kita menolak droppingan calon yang ujug-ujug dan sepakat mendorong putra daerah yanh punya kriteria sesuai harapan masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta agar dalam proses rekrutmen calon kepala daerah, parpol tidak melihat modal sosial dan modal finansial saja.
Lebih lanjut, Kustiwa mengatakan, tindak lanjut dari pernyataan sikap tersebut, FMBB akan disampaikan ke partai-partai pemenang pemilu. Bahkan FMBB siap mendatangi hingga ke tingkat kepengurusan pusat.
“Kita juga akan mensosialisasikan kesepakatan ini hingga ke tingkat bawah (masyarakat),” ujarnya.***
Editor: denkur
