Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI banyak pihak yang menginginkan suasana nyaman dan aman. Untukitu Fokopimda Kabupaten menolak unjuk rasa anarkis. Kalau pun ada pihak yang ingin menyampaikan aspirasi, silakan lakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan.
DARA | BANDUNG – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung, partai politik, para tokoh agama dan sejumlah elemen lainnya, sepakat menolak aksi unjuk rasa yang berujung anarkis, paham radikalisme dan terorisme, menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 21 Oktober mendatang.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto, mengimbau kepada yang ingin menyampaikan aspirasi baik terkait pembangunan maupun menyikapi pelantikan, untuk menghindari tindakan-tindakan anarkis dan bisa memicu kericuhan. “Tentunya kita semua harus tetap menjaga keamanan, kenyamanan. Ketika ingin menyampaikan aspirasi, silakan lakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan,” ujar Sugianto, di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019).
Politisi Paratai Golkar itu mengajak masyarakat khususnya yang di Kabupaten Bandung, sama-sama menyalurkan aspirasinya dengan cara yang baik, sesuai peraturan perundang-undangan yang dijamin oleh pemerintah.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung, Endang, menolak aksi unjuk rasa anarkis, kecuali kalau disampaikan melalui saluran yang benar menurut ketentuan. “Menolak adanya ajakan-ajakan radikalisme dan terorisme, karena tentu bertentangan dengan hukum dan juga bisa merugikan masyarakat banyak pada umumnya. Sebagai masyarakat bangsa Indonesia, sudah waktunya kembali bersatu mendukung pelantikan presiden dan wakil presiden, agar berjalan lancar, aman, sejuk dan damai,” katanya.***
Wartawan: Muhammad Zein | Editor: Ayi Kusmawan
