OLEH: Sabpri Piliang
WARTAWAN SENIOR
TANPA “Verbomania”. Tanpa berkata melebihi yang sepatutnya (‘lebay’). Tanpa “dissenting opinion. Tanpa “basa basi”.
“Rakyat” Korea Selatan (baca:MK), memakzulkan Presiden Yoon Suk-yeol, (4/4) lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Tak ada yang berbeda, semua sepakat!
Drama 111 hari, berakhir. Presiden Yoon Suk-yeol diberhentikan. Delapan Hakim MK, satu pun tak ada yang berbeda sikap. Mengapa tak ada “dissenting opinion”?
Seperti “remote control”, “egotisme” sebagai hal positif, telah melahirkan keputusan penting dan bulat.
“Egotisme”, demi masa depan ‘histori’ Korea Selatan. Demi mewariskan hal yang benar kepada generasinya. Tak ingin yang begini, terulang!
Walau pernah terjadi pada Presiden Park Geun-hye (2016), yang juga dimakzulkan, Presiden Lee Myung-bak (2008-2013). Keduanya dimakzulkan, dan ditangkap. Begitu juga dengan Presiden Chun Doo-hwan (1980-1988) dan Roh Tae-woo (1988-1993), ditangkap dan diadili.
Hakim MK: Moon Hyung-bae, Lee Mi-son, Kim Hyung-du, Cheong Hyung-sik, Chung kye-sun, Kim Bok-hyeong, Jung Jung-mi, dan Cho Han-chang telah memberi pembelajaran. Bagi generasi Korea Selatan berikutnya. Tentang hukum negara.
Suara 8-0 MK, merupakan standar tinggi. Pelanggaran berat pemberlakuan darurat militer (3 Desember 2024) oleh Presiden Yoon Suk-yeol. Merupakan pelanggaran konstitusional yang tidak sepatutnya.
Masih ada cara yang lebih bermartabat. Mestinya terapkan itu dulu, karena tidak ada yang mendesak. Negara tidak dalam keadaan perang!
Segala kebuntuan antara eksekutif (Presiden Yoon Suk-yeol) dan legislatif, hendaknya diselesaikan lewat cara politik. Bukan represif (darurat militer).
Keputusan MK yang bersipat mengikat ini (4 April). Telah menutup pintu Yoon Suk-yeol, untuk melakukan langkah apa pun. Pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip pemerintahan dan supremasi hukum. Telah mengantarkan Yoon terpental dari istana.
Keputusan setebal 114 halaman MK, menunjukkan. Yoon Suk-Yeol telah mengabaikan konstitusi. Mengerahkan Angkatan Bersenjata ke Majelis Nasional, dan KPU. Lewat Darurat Militer. Telah mengancam stabilitas negara dan demokrasi.
Tentunya ini sangat memalukan, dan membuat dunia terkejut. Korea Selatan adalah negara maju. Menempati ekonomi nomor 4 terbesar di Asia, dan terbesar ke-14 (dunia), serta pertumbuhan ekonomi 2 persen.
Apa yang dilakukan Yoon, laksana sebuah negara di “Tanduk Afrika”. Laksana negara dengan GDP kecil, dengan perekonomian morat-marit. Korea Selatan, bukanlah Zimbabwe, atau Rwanda. Korea yang makmur, memiliki GDP lebih dari USD 36.000.
Layaknya negara makmur, seharusnya “miskin” gejolak yang bersipat represif (militer), seperti apa yang dilakukan Yoon Suk-yeol. Sebutlah Taiwan (GDP: USD 40.000), Tiongkok (GDP: USD 12,784), Malaysia (GDP: 11.921).
Permintaan Presiden Yoon Suk-yeol kepada Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun agar mengendalikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mencederai demokrasi.
Apalagi bentuk perintahnya. Agar menggunakan kekuatan militer, dalam melacak keberadaan mantan hakim Mahkamah Agung (MA). Tujuannya, yang bersangkutan untuk ditangkap.
Yoon kini menghadapi jalan terjal. Perintah penangkapan lawan-lawan politik dan melumpuhkan parlemen. Telah menyebabkan kekacauan politik dan ekonomi Korea Selatan. Yoon Suk-yeol bisa dipidana!
Akan seperti apa Korea Selatan di masa kekosongan, pasca pemakzulan Presiden Yoon? Apalagi Pemilihan Presiden paling lambat 3 Juni mendatang, atau dalam tempo 60 hari. Siapa calon kuat?
Yang pasti, tokoh oposisi utama dari Partai Demokrat (Korea Selatan), Lee Jae-myung. Akan menjadi calon terkuat pengganti Yoon Suk-yeol. Tentu ada beberapa calon lain: Kim Moon-soo, Oh Se-hoon, Hong Joon-pyo, Han Dong-hoon, dan Kim Dong-yeon.
Saya teringat filsuf Inggris Bertrand Russell (peraih nobel sastra 1950). “Demokrasi adalah proses di mana orang-orang memilih seseorang yang kelak akan mereka salahkan”.
Setiap pemimpin, punya kisah dan sejarah yang akan dibaca oleh bangsanya. Tapi, percayalah!
Yoon Suk-yeol bukan pemimpin Korea Selatan terakhir yang telah dipersalahkan. Akan ada lagi! Begitulah ranah politik. “Politik itu kotor”. Anekdot lama mengatakannya.
Ada baiknya merenungi, apa yang dikatakan Bertrand Russell. “Memilih yang siap untuk disalahkan”!
