Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan menegaskan agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperhatikan fostur anggaran demi kepentingan pemulihan ekonomi.
DARA- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai menerapkan E-Katalog dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).
E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh LKPP, untuk penyediaan berbagai macam produk dan berbagai komoditas serta dibutuhkan oleh masyarakat.
Penerapan E-Katalog tersebut mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Perubahan atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perubahan Perpres tersebut didorong oleh terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Cipta Kerja yang dimaksud, sebagai upaya penciptaan kerja melalui kemudahan usaha, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Dengan demikian, bakal adanya peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha.
Undang-undang Cipta Kerja mengatur banyak hal yang bertujuan untuk penyeragaman kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan iklim investasi yang kondusif.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan menegaskan agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperhatikan fostur anggaran demi kepentingan pemulihan ekonomi.
Ia meminta minimal 40 persen dari APBD, harus dibelanjakan untuk produk lokal maupun buatan Indonesia.
“Ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap pelaku UMKM. Khususnya KBB dan produk dalam negeri lainnya,” tegas Hengky, pada saat Launching Gerakan Cinta Produk Dalam Negeri di Ballroom Lantai 4 Gedung B Komplek Perkantoran KBB-Ngamprah, Selasa (26/4/2022).
Ia meminta masyarakat KBB bangga terhadap produk UMKM lokal, maupun Indonesia. Saat ini, produk UMKM KBB maupun dalam negeri cukup banyak ragamnya dan cukup berkualitas.
Seperti, alkes dan lain sebagainya, saat ini banyak juga produk lokal, sehingga masyarakat KBB tidak membeli produk luar negeri.
“Ini lebih sebagai momentum kita untuk membangkitkan ekonomi KBB. Misalnya mulai hal kecil jajanan dan lain sebagainya itu sudah bisa masuk E- Katalog.
Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM tersebut, sebagai upaya agar UMKM KBB bisa naik kelas. Hengky mengakui jika roda perekonomian di KBB cukup terdongkrak dengan banyak UMKM yang sukses menjalankan usahanya.
Ia juga menekankan agar OPD, agar belanja pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog. Bahkan penekanan tersebut cukup serius karena Hengky akan melakukan audit dan monitor terkait belanja barang dan jasa tersebut.
“Kita akan audit, mana saja OPD yang tidak peduli dengan UMKM dan mana yang peduli,” tegasnya.
Untuk pelaksanaan belanja secara E-Katalog, Pemkab Bandung Barat telah menerapkan Mbizmarket. Karena Mbizmarket dipandang menjadi sebuah solusi terbaik oleh pemerintah untuk menjalankan pengadaan barang dan jasa secara optimal sesuai dengan yang telah ditentukan.
Namun jika diperhatikan, belanja alat tulis saja melalui Mbizmarket dari KBB jumlahnya masih sedikit sekali. Padahal kata Hengky, masing-masing OPD untuk belanja alat tulis tersebut, nominalnya cukup besar.
“Kalau saya baca sekian, kalau di jumlah itu barangkali sampai Rp 5 milyar juga lebih,” ungkapnya.
Ia menekankan agar para OPD harus mendukung pengusaha lokal yang memang berbisnis di alat tulis, kemudian bergerak di bidang jasa seperti even organizer (EO), sewa tenda dan sound system.
“Saya sudah mewanti-wanti minimal 40 persen. Jangan sampai nanti akhir tahun raport OPD tidak mendukung itu,” tegas Hengky. (Advetorial)
Editor : Maji
