Gerindra Kabupaten Bandung Bantah Telah Keluarkan Kartu Keanggotaan kepada Usman Sayogi

Kamis, 16 Juli 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bakal Calon Wakil Bupati Bandung, Usman Sayogi. (Foto: Verawati/dara.co.id)

Bakal Calon Wakil Bupati Bandung, Usman Sayogi. (Foto: Verawati/dara.co.id)

“Kami dari DPC Gerindra Kabupaten Bandung belum pernah mengeluarkan kartu tersebut, tapi itu kan bisa saja DPD Provinsi atau bahkan DPP yang mengeluarkan,” ungkap Yayat Hidayat.


DARA | BANDUNG – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bandung, Yayat Hidayat menanggapi beredarnya foto yang diduga kartu keanggotaan partai Gerindra atas nama Usman Sayogi.

Yayat mengaku belum bisa menyampaikan banyak komentar, sebab pihak DPC Gerindra Kabupaten Bandung tidak pernah mengeluarkan kartu tersebut.

“Kami dari DPC Gerindra Kabupaten Bandung belum pernah mengeluarkan kartu tersebut, tapi itu kan bisa saja DPD Provinsi atau bahkan DPP yang mengeluarkan,” ungkap Yayat kepada dara.co.id, Kamis (16/7/2020).

Yayat menjelaskan bahwa sepengetahuannya, Usman Sayogi itu sudah mengajukan pengunduran diri dari ASN, sehingga kalau memang posisinya sudah bukan lagi ASN, seharusnya sah-sah saja masuk keanggotaan partai politik.

“Gini ya, yang saya tahu beliau kan sudah mengajukan pengunduran diri dari ASN, nah kalau memang sudah mengundurkan diri, bukan ASN lagi, ya sah-sah saja kalau seperti itu (masuk partai),” jelasnya.

Ia memang sudah mengetahui tentang kartu itu, sebab sudah banyak orang yang menghubunginya menanyakan kebenaran tersebut. Yang jelas, menurutnya harus di cari tahu dulu keabsahan kartu tersebut.

“Istilahnya, kan kalau kartu seperti itu bisa dibuat oleh siapa aja, dimana saja, jaman sekarang mah canggih, nanti perlu diperiksa dulu kebenarannya, apakah DPD atau DPP yang mengeluarkan,” katanya.

Yayat yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung itu, juga menegaskan bahwa saat ini di Partai Gerindra belum ada surat keputusan terkait calon bupati dan wakil bupati yang akan direkomendasi, dan masih menunggu keputusan DPP.

“Intinya sabar dulu, kita harus menunggu, itu kan ranah DPP, kita hanya mengajukan, perihal nanti siapa yang ditunjuk, itu murni keputusan mereka, nah kalau soal kartu tadi, kita juga akan menanyakannya, itu kan di foto yang beredar belum ada stempelnya, kalau pengesahan keangotaan kan harus ada stempel,” jelas Yayat.***

 

Editor: Muhammad Zein

Berita Terkait

Presiden Prabowo Tegaskan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia Dukung Ketahanan Ekonomi Nasional
Pemerintah Percepat Program MBG, Dorong Peran Koperasi dan Industri Susu Lokal
Universitas Paramadina Gelar Presidential Lecture Bersama Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Prabowo Resmikan Pegadaian sebagai Bank Emas Pertama di Indonesia
Diduga Embat Dana Desa, Seorang Kuwu di Cirebon Dituntut Tujuh Tahun Penjara
Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadan Jatuh Hari Sabtu 1 Maret 2025
Tentukan Awal Ramadan, MUI Gelar Sidang Isbat Jumat 28 Februari 2025
Jelang Ramadan, Polresta Cirebon Gencarkan Razia Miras
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 27 Februari 2025 - 12:56 WIB

Presiden Prabowo Tegaskan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia Dukung Ketahanan Ekonomi Nasional

Kamis, 27 Februari 2025 - 12:52 WIB

Pemerintah Percepat Program MBG, Dorong Peran Koperasi dan Industri Susu Lokal

Kamis, 27 Februari 2025 - 12:45 WIB

Universitas Paramadina Gelar Presidential Lecture Bersama Susilo Bambang Yudhoyono

Kamis, 27 Februari 2025 - 12:40 WIB

Presiden Prabowo Resmikan Pegadaian sebagai Bank Emas Pertama di Indonesia

Rabu, 26 Februari 2025 - 19:36 WIB

Diduga Embat Dana Desa, Seorang Kuwu di Cirebon Dituntut Tujuh Tahun Penjara

Berita Terbaru