Desa/keluragan di Jabar memperoleh persentase tertinggi yang mempunyai predikat sadar hukum. Hampir 50 persen dari jumlah desa/kelurahan di daearh ini berpredikat Sadar Hukum.
DARA | BANDUNG – Menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) memberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan kepada Gubernur Jawa Barat dan 18 Bupati/Wali Kota di daerah ini. Penghargaan tersebut diberikan atas inovasi, jasa, dan komitmen gubernur dan kepala desa/lurah dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya desa dan kelurahan melalui pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
18 bupati/wali Kota yang mendapat penghargaan, Bupati Bogor, Sukabumi, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Bandung, Sumedang, Garut, Ciamis, Pangandaran, Bandung Barat, dan Bupati Tasikmalaya, serta Wali Kota Depok dan Wali Kota Bandung.
Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, yang mendampingi Menkumham dalam peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Award Pemprov Jawa Barat 2019 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (4/12/19), program desa/kelurahan sadar hukum akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kebijakan tentang hukum.
Uu menegaskan, predikat sebagai provinsi dengan desa/kelurahan sadar hukum terbanyak di Indonesia, juga membuktikan Jawa Barat adalah provinsi yang menjunjung tinggi toleransi. Untuk itu, Uu berharap jumlah desa/kelurahan sadar hukum di Jabar akan semakin meningkat setiap tahun.
Menurut Menkumham, Yasonna H. Laoly, pencapaian Jawa Barat merupakan bentuk sinergitas antara pemda dan pemerintah pusat. “Memang Jawa Barat memperoleh persentase tertinggi hampir 50 persen (dari jumlah desa/kelurahan di wilayahnya) sudah mempunyai predikat sadar hukum. Dan bagi desa/kelurahan yang sudah menerima (predikat desa/kelurahan sadar hukum), teruslah meningkatkan kesadaran hukum warganya.”
Ia menuturkan, hukum adalah upaya negara untuk menjaga tatanan kehidupan agar kita bisa bekerja dan melaksanakan pembangunan yang berujung kepada kemajuan bangsa. Korelasi kesadaran hukum dan pembangunan serta kemajuan suatu bangsa sangat erat sekali.
“Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat di suatu negara semakin maju dan berkembanglah bangsa dan negara itu,” ujarnya sambil merujuk Singapura dan Jepang.***
Editor: Ayi Kusmawan
