DARA | BANDUNG –- Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tidak optimalnya pendapatan daerah merupakan akibat perilaku koruptif melalui penyelewengan anggaran pemasukan yang dilakukan oleh oknum tertentu.
“Kita akan mengoptimalkan (pendapatan daerah), tadi Ibu (Basaria Panjaitan, Pimpinan KPK) menyampaikan contoh (sistem optimalisasi pendapatan) di Makasar yang cukup baik dan kita akan kirim tim untuk mengakselerasi. Sehingga apa yang dikhawatirkan bisa kita perbaiki dengan sebuah cara dan semua ini berada dalam pengawasan KPK untuk memaksimalkan tidak ada lagi potensi-potensi korupsi ada di Jawa Barat,” katanya dalam penandatanganan kerja sama program penertiban barang milik daerah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Senin (29/4/2019.
Dalam kegiatan yang melibatkan 27 kepala daerah di Jawa Barat ini, juga berlangasung penandatanganan optimalisasi pendapatan daerah antara Gubernur Jawa Barat dengan Bank bjb.
Untuk itu, di hadapan para bupati/walikota se-Jawa Barat yang hadir pada acara tersebut, penandatanganan program kerja sama ini, gubernur meminta kepala daerah menghadirkan sebuah kebijakan yang bisa mendukung optimalisasi pendapatan dan penertiban barang di daerah masing-masing. “Kalau bisa kita maksimalkan, kita 100 persen. Memang tidak mudah, tapi kuncinya ada di political will dari pimpinan.”
Program kerja sama ini merupakan bagian dari bimbingan KPK. Sesuai dengan fokus tematik Program Korsupgah KPK 2019, yaitu Optimalisasi Pendapatan Daerah, bahwa pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada pengeluaran belanja daerah saja, melainkan juga hilangnya potensi pendapatan daerah. Melalui program kerja sama ini, diharapkan ada penertiban dan penguatan status hak atas tanah milik pemerintah daerah, sehingga dapat dioptimalkan dengan baik penggunaannya maupun pemanfaatannya untuk meningkatkan PAD.
Salah satu Pimpinan KPK, Basaria Panjaitan, yang turut hadir menyaksikan penandatangan program kerja sama tersebut mengungkapkan, tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Basaria mencontohkan, pihaknya kini tengah mendorong daerah agar memiliki sistem online, setiap kepala daerah bisa mengontrol setiap pendapatan daerah yang masuk.
“Tujuannya adalah untuk menghindari potensi kehilangan pemasukan,” ujar dia.
Salah satu cara yang dilakukan terhadap pemasukan daerah melalui pajak dari hotel, restoran, dan parkir. Ada sebuah sistem online yang sudah diterapkan di Kota Makassar, para kepala daerah melalui sistem ini bisa mengawasi langsung penerimaan pajak dari hotel, restoran, dan parkir yang masuk menjadi pendapatan daerahnya.***
Editor: Ayi Kusmawan
