Salah seorang kader senior Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat, Gunawan Rasyid menyentil sikap anggota Fraksi Golkar DPRD KBB yang ikut menandatangani penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.
DARA | BANDUNG – Pasalnya, kata Gunawan Rasyid (Guras), sebagaimana diketahui Fraksi Golkar DPR RI justru mendukung disahkannya UU tersebut. Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto yang juga Menteri Perekonomian (Menko) itu, memperjuangkan UU Cipta Kerja demi kemaslahan bangsa ini.
“Apakah mereka (anggota Fraksi Golkar) ini, tidak khawatir diangggap membangkang kebijakan DPP? Karena penolakan itu, bertolak belakang dengan sikap Pak Ketum, yang saat ini sedang memperjuangkannya,” tegas Gunawan Rasyid, yang kerap dipanggil Guras, Minggu (10/10/2020).
Guras menyayangkan sikap anggota Dewan KBB dari Fraksi Golkar yang dianggapnya tidak melihat kebijakan pusat. Terlebih kepengurusan DPD Golkar KBB yang saat ini masih demisioner, belum ada struktur definitif.
Menyikapi tentang penandatanganan penolakan Omnibus Law anggota Fraksi Golkar tersebut, Guras mengambil kesimpulan hal itu kemungkinan lebih bersifat insiatif saja. Bukan sikap DPD Partai Golkar KBB.
“Saya hanya bisa mengatakan sungguh disayangkan. Padahal yang bijak itu aspirasinya disalurkan melalui DPRD dan DPRD memberikan surat pengantar dari pendemo yang ditujukan ke presiden atau DPR,” ujar Guras.
Meskipun demikian, Guras menilai secara umum pro kotra terhadap Omnibus Law tersebut wajar-wajar saja. Bagi yang kontra dengan melakukan aksi demo, itu merupakan hak berdemokrasi mereka dan dilindungi UU.
Secara pribadi, ia justru mengapresiasi para pedemo yang memperjuangkan pendapatnya itu. Kebebasan berpendapat, menjadi tegaknya sebuah demokrasi.
Namun, bagi Fraksi Gokar, ikut-ikutan melakukan penolakan malah patut dipertanyakan. Seyogyanya, Fraksi Golkar KBB fatsun saja pada kebijakan partai di tingkat pusat.
Ditanya tentang kemungkinan sangsi bagi fraksi Golkar yang tidak mengindahkan kebijakan partai, Guras menyatakan jika dirinya tidak punya kafasitas menyebut itu adalah termasuk pelanggaran etika organisasi atau bukan. Namun, yang jelas menurutnya, apapun yang menjadi kebijakan DPP, pengurus dan kader ke bawahnya harus taat dan patuh.
Saat dimintai pendapat tentang sikap fraksi lain, Guras enggan bersuara.. Menurutnya, fraksi non Golkar punya hak dan kepentingan masing masing, sehingga ia menghormati perbedaan itu. “Saya tidak punya kapasitas untuk menilai, apalagi menyalahkan karena sudah pasti orientasi politiknya juga berbeda,” jawabnya.***
Editor: denkur
