Harga Kedelai Impor Melambung, Sekjen KITA: Kedaulatan Pangan Jangan Cuma Jargon

Senin, 4 Januari 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekjen KITA, Ayep Zaki

Sekjen KITA, Ayep Zaki

Awal tahun 2021, harga kedelai impor naik. Para produsen tahu dan tempe morat-marit. Sebagai bentuk protes, mereka pun mogok produksi bersama dari tanggal 1 hingga 3 Januari kemarin.


DARA – Sekjen Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), Ayep Zaki angkat suara soal kenaikan harga kedelai yang tadinya di kisaran Rp7 ribu melambung hingga Rp10 ribu.

Zaki mengatakan, naiknya harga kedelai hingga hampir 50 persen ini merupakan dampak dari lonjakan permintaan pembelian dari Tiongkok. Pasalnya, selama ini hampir 90 persen kebutuhan kedelai Indonesia dipenuhi dari impor.

“Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mencari solusi pemenuhan kebutuhan pokok bangsa yang selalu import-oriented, khususnya kedelai,” ujar Ayep Zaki di Jakarta, Senin (4/1/2021).

Menurut Ayep Zaki yang juga aktif dalam pemberdayaan UMKM, para pengrajin tempe tahu sudah saatnya berkolaborasi dengan petani kedelai lokal.

“Ini yang saat ini sedang diupayakan oleh KITA dengan membangun komunikasi kerjasama melalui dinas terkait di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Sukabumi dan Sigi Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Selain itu, KITA juga terus mendukung gerak pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan sosialiasi kepada para pengrajin tempe tahu agar usahanya bisa naik kelas.

Saat ini KITA melalui FKDB yang memiliki 85 UMKM yang memproduksi dan mendistribusikan tempe di 82 kota/kabupaten di seluruh Indonesia, merasakan dampak dari kenaikan gara-gara kenaikan harga kedelai ini.

Belum lagi persoalan baru di sejumlah wilayah pertanian yakni kelangkaan pupuk bersubsidi. KITA memantau di sejumlah titik pertanian terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, akibatnya petani terpaksa membeli pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal 2 kali lipat.

“Persolan pangan atau pertanian ini perlu menjadi perhatian bersama. Jangan sampai hanya diselesaikan juga dengan solusi sementara. Namun fokus bersama kita adalah membangun kedaulatan pangan, tidak lagi ketergantungan dari komoditas asing. Kedaulatan pangan jangan cuma jargon saja,” kata Zaki menambahkan.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Ratusan Desa di Kabupaten Bandung akan Dimekarkan dan Jadi Kelurahan
Pemerintah akan Bangun Sekolah Rakyat
Pertamina Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pastikan Pasokan BBM Mudik Masyarakat Aman
Komplek Kantor Pemkab Bandung di Soreang Kumuh, Ini Kata Wabup Ali Syakieb
Kota Bogor Nyatakan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi
Update Banjir di Bekasi, Bupati Instruksikan BPBD dan Dinsos Turun ke Lokasi
TRPS Memperoleh Kualifikasi untuk Membuka Rekening Luar Negeri di Indonesia
SPEKTRA Meriah Yogyakarta Tawarkan Cicilan Mulai 0% untuk Produk Elektronik dan Gadget
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 6 Maret 2025 - 16:15 WIB

Ratusan Desa di Kabupaten Bandung akan Dimekarkan dan Jadi Kelurahan

Kamis, 6 Maret 2025 - 12:54 WIB

Pemerintah akan Bangun Sekolah Rakyat

Kamis, 6 Maret 2025 - 12:23 WIB

Pertamina Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pastikan Pasokan BBM Mudik Masyarakat Aman

Rabu, 5 Maret 2025 - 15:37 WIB

Komplek Kantor Pemkab Bandung di Soreang Kumuh, Ini Kata Wabup Ali Syakieb

Rabu, 5 Maret 2025 - 15:11 WIB

Kota Bogor Nyatakan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi

Berita Terbaru

NASIONAL

Ini Pesan KH Ma’ruf Amin kepada Pengurus PWI Jaya

Kamis, 6 Mar 2025 - 18:58 WIB

Kepala DPMD Kabupaten Bandung Tata Irawan Subandi (Foto: diskominfo Kabupaten Bandung)

BANDUNG UPDATE

Ratusan Desa di Kabupaten Bandung akan Dimekarkan dan Jadi Kelurahan

Kamis, 6 Mar 2025 - 16:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dan taklimat bersama jajaran kabinet Merah Putih di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 4 Maret 2025. (Foto: BPMI Setpres)

HEADLINE

Pemerintah akan Bangun Sekolah Rakyat

Kamis, 6 Mar 2025 - 12:54 WIB