SELEKSI calon pimpinan KPK diwarnai sejumlah kritikan. Jalan terjal pun terus ditempuh meski harus berliku.
Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih, mengatakan, pansel telah melakukan serangkaian seleksi meliputi administrasi, uji kompetensi, psikotes, profile assessment, dan wawancara. Nantinya, setelah pansel menyerahkan 10 nama kepada Presiden, selanjutnya nama-nama itu disampaikan ke DPR untuk keperluan fit and proper test. DPR kemudian memilih lima orang yang selanjutnya ditetapkan sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023.
Sementara itu sejumlah kritikan mengemuka, diantaranya yang sempat dilontarkan mantan Ketua KPK Abraham Samad. Menurutnya, kinerja panitia seleksi capim KPK kurang transparan.
Menurut Samad seperti dilansir CNBC, panitia seleksi harus jujur menyampaikan kriteria apa sampai orang yang lolos, kriterianya apa sampai orang ini nggak lolos.
Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas juga mengkritik kinerja Pansel Capim KPK dalam menentukan 20 capim yang lolos hingga tahap wawancara dan uji publik sekarang. Busyro mengatakan pansel belum mengakomodasi usulan dari publik.
“Ini menunjukkan pansel KPK itu komitmennya pada tanggung jawab untuk memilih 10 pimpinan KPK itu yang diajukan ke DPR itu masih banyak yang meragukan. Kami berada dalam posisi yang meragukan,” kata Busyro.
Lalu ktirikan juga muncul dari istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, yaitu Sinta Nuriyah dalam sebuah diskusi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Menurutnya, ada beberapa capim yang dianggap tidak memenuhi kriteria, namun diloloskan oleh pansel.
“Sebagai bagian dari masyarakat, yang kami khawatirkan apabila pimpinan yang terpilih tidak sesuai dengan kebutuhan pemberantasan korupsi, maka bukan hanya pemberantasan korupsi yang akan tersendat tapi juga akan menjadi abuse for power atau penyelewengan kekuasaan,” kata Sinta seperti dilansir detik.com.
Ia menilai proses pemilihan capim KPK telah menyisakan persoalan serius, mulai dari pansel hingga calon-calon yang mendaftar. KPK ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga lembaga antirasywah harus dipimpin oleh sosok cakap dan berintegritas.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ahmad Syafii Ma’arif menilai bola sekarang ada di Presiden Jokowi. Jokowi harus mewaspadai ‘musang berbulu ayam’ yang berada di sekelilingnya. “Saya yakin banyak itu. Topeng-topeng itu, saya pahamlah karena saya mendapat pengaduan ya,” kata Buya, sapaan akrab Ahmad Syafii Ma’arif.
Buya mengaku sempat menganjurkan agar Jokowi diberi peta terkait sosok 20 orang capim KPK yang sekarang sedang menjalani seleksi. Semua agar KPK dipimpin oleh sosok yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUsAKO) Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya mengakhiri polemik seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengambilalih tugas panitia seleksi (pansel).
Menurutnya, presiden bahkan bisa membentuk pansel baru untuk melakukan seleksi ulang kepada kandidat capim KPK. “Karena kredibilitas pansel diributkan publik, ada baiknya Presiden yang mengambil alih. Pada titik ini Presiden dianggap paling mampu mengubah rasa tidak percaya publik kepada pansel dan menimbulkan harapan bahwa KPK tidak dihancurkan melalui pansel pilihan Presiden,” ujar Feri.*
Sumber: CNBC/detikcom/republika
