Jabar sebagai wilayah provinsi yang strategis berbatasan dengan ibukota harus mengantisipasi dan memiliki ‘roadmap’ dalam kontestasi politik. Semua unsur sedang berkontestasi, terkecuali unsur ASN, TNI dan Polri. Maka langkah antisipasi penanganangan konflik harus lebih masif.
DARA – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Bedi Budiman, S. Ip, M. Si mengapresiasi perhelatan Forum Perangkat Daerah yang bertajuk Penyelarasan Indikator Kinerja Umum (IKU) Bidang Kesbangpol Se-Jawa Barat dalam rangka Optimalisasi Penyusunan Renstra 2023-2027.
Menurut bedi ini sebagai starting poin yang bagus dalam menyiapkan perencanaan program serta pencapaian target IKU khususnya dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat.
“Kami apresiasi undangan yang diberikan kepada Komisi I yang kedua kami juga mengapresiasi capaian yang telah dilakukan Kesbangpol Jabar bahwa penyelenggaraan acara ini dengan melakukan kajian bersama sebagai siklus kebijakan publik. Ada agenda yang utama yaitu pemilu nasional serentak dan pilkada serentak pada tahun yang sama,” Ujar Bedi di Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/2/2022).
Dia menyebut, peristiwa tersebut belum pernah di alami dalam perjalananan pemilu khususnya di Jawa Barat. Menurutnya, Jabar sebagai wilayah provinsi yang strategis berbatasan dengan ibukota harus mengantisipasi memiliki ‘roadmap’ dalam kontestasi politik seperti ini. Semua unsur sedang berkontestasi, terkecuali unsur ASN, TNI dan Polri.
“Tetapi bahwa unsur yang tidak berkontestasi dalam politik tersebut ada yang sedang dipercaya menjadi penjabat kepala daerah. Karena itu, harus menjadi muatan bagaimana proyeksi program ditahun 2023 agar bisa diantisipasi dan disikapi secara transpatan serta obyektif, ” katanya.
Sebagai langkah awal antisipasi, tambah dia, DPRD mengusulkan perda inisiatif tentang pendidkan pancasila dan wawasan kebangsaan. Dimana muatannya menjadi payung bagi Kesbangpol dan stakeholder terkait untuk menjalin kerjasama dalam mengakses program dan sebagainya baik bersifat horisontal maupun secara vertikak. Misalnya lintas dinas untuk ASN guru-guru dengan Dinas Pendidikan. Secara praktis sesungguhnya sudah dilakukan dan DPRD akan menyediakan payung hukumnya melalui perda inisiatif tersebut.
“Contoh lainnya ialah Deradikalisasi dilingkungan ASN dengan BKD, BPSDM dan Biro Organisasi. Juga pentahelix dengan lembaga vertikal seperti pertahanan dan keamanan. Ada juga Kodam, Polda atau lembaga yang terkait dengan kesatuan bangsa,” ucapnya.
Demikian juga dengan kalangan kampus, Bedi menegaskan, termasukbkalangan pesantren bahkan kalangan pegiat ekonomi, karena stabilitas politik sedikit banyaknya mempengaruhi perkembangan ekonomi.
Itu akan menjadi legitimasi dimana kebijakan ini sudah lebih dahulu diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam hal ini, DPRD akan mengaplikasikan dengan adanya penguatan dibidang teknologi informasi. Kekuatan dunia maya saat ini sangat luar biasa. Bahkan bisa juga berdampak pada kesatuan bangsa dengan propaganda politik yang bersifat radikal.
“Kami akan meniru yang baik dari DIY yang sudah disahkan gubernur dan DPRD Yogyakarta. Bedanya kita akan memperbaiki dan menitikberatkan pada sektor teknologi informasinya juga. Karena interaksi yang paling besar terjadi didunia maya termasuk ancaman kesatuan bangsa. Sehingga Diskominfo memiliki piranti imunitas gangguan kesatuan bangsa,” tandasnya.
