Soal PPKM, Bupati Sukabumi: Kami Ikuti Instruksi Pusat

Senin, 2 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Daerah akan mengikuti kebijakan pusat, termasuk pemberhentian kebijakan PPKM. “Kita akan mengikuti sesuai arahan dan instruksi pusat, terutama dari berbagai kebijakannya”.


DARA | Begitu dikatakan Bupati Sukabumi H Marwan Hamami saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara virtual dari Pendopo, Senin (2/1/2023).

Rakor tersebut dipandu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan turut hadir Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Luhut Binsar Pandjaitan dalam rakor tersebut mengatakan, pelaksanaan PPKM akhirnya dihentikan setelah hampir tiga tahun diberlakukan yang bertujuan untuk menanggulangi covid 19 secara non medis.

“Penghentian PPKM ini dihentikan lantaran Covid-19 terkendali, imunitas masyarakat tinggi, kapasitas kesehatan baik, dan pemulihan ekonomi yang cepat,” ujar Luhut.

Penghentian PPKM, lanjutnya juga sebagai upaya transisi dari pandemi menuju endemi. Meski begitu masyarakat harus tetap waspada. Apalagi, pandemi secara global belum usai.

“Meski PPKM telah dihentikan, namun protokol kesehatan harus tetap diperhatikan, terutama di pusat pelayanan kesehatan,” ujar Luhut.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan, proses transisi pandemi ke endemi dilakukan secara bertahap. Pasalnya, transisi ini akan menurunkan intervensi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Begitu endemi, peran masyarakat menjaga kesehatan diri sendiri menjadi sangat penting. Sebab, pemerintah tidak akan intervensi lagi,” ujar menkes.

Maka dari itu, sejauh ini masih transisi, sebab hanya kebijakan PPKM saja yang dicabut.

“Status kedaruratan kesehatan dan bencana nasional covid 19 belum ditarik, sebab sifatnya global. WHO pun menyebutkan pandemi masih ada,” tuturnya.

PPKM ditarik lantaran daya tahan masyarakat sudah tinggi. Selain itu, intervensi medis seeprti vaksin, obat, dan perawatan sudah baik.

“PPKM berbicara pembatasan kegiatan masyarakat, semisal kerumunan. Secara kasus pandemi belum dicabut,” ujarnya.

Editor: denkur

Berita Terkait

Jabar Tolak Judol dan Pinjol Ilegal, Bey: Ini Kesepakatan Semua Pihak
Elektabilitas Syakur-Putri Makin Moncer, Timses Jaga Kekompakan
Pemkab Sukabumi Raih Penghargaan sebagai Kabupaten Informatif
Soal APBD 2025, DPRD Kota Sukabumi Gelar Paripurna
Pemkab Sukabumi Buka Lowongan PPPK, Simak Ketentuan, Cara Daftar dan Jadwal Seleksi Dibawah Ini
Ikadam Garut Resmi Dukung Helmi Budiman-Yudi Nugraha Lasminingrat di Pilkada Garut 2024
Komitmen Putri Karlina Berikan Pelayanan yang Sama saat Jadi Wakil Bupati Garut
Bupati Sukabumi H Marwan Bersyukur Daerahnya Dijadikan Role Model Program MBG
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 15 November 2024 - 10:33 WIB

Jabar Tolak Judol dan Pinjol Ilegal, Bey: Ini Kesepakatan Semua Pihak

Kamis, 14 November 2024 - 16:58 WIB

Elektabilitas Syakur-Putri Makin Moncer, Timses Jaga Kekompakan

Kamis, 14 November 2024 - 16:48 WIB

Pemkab Sukabumi Raih Penghargaan sebagai Kabupaten Informatif

Kamis, 14 November 2024 - 16:40 WIB

Soal APBD 2025, DPRD Kota Sukabumi Gelar Paripurna

Kamis, 14 November 2024 - 12:17 WIB

Pemkab Sukabumi Buka Lowongan PPPK, Simak Ketentuan, Cara Daftar dan Jadwal Seleksi Dibawah Ini

Berita Terbaru