Dalam masa pandemi covid-19 ini, setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu menjadi fokus utama masyarakat, sebab masyarakat menginginkan apa yang dilakukan pemerintah harus sejalan dengan harapan dan kebutuhan mereka di masa-masa sulit ini.
DARA | BANDUNG – Beberapa hari belakangan, sorotan kepada pemerintah Kabupaten Bandung pun demikian tajam dari berbagai pihak termasuk Anggota DPRD Kabupaten Bandung terkait studi banding yang dilakukan oleh 26 Kepala Desa ke Kabupaten Badung, Bali.
Pengamat dan mantan praktisi pemerintahan, Djamu Kertabudi pun angkat bicara terkait persoalan tersebut. Menurutnya, dalam kondisi pandemi Covid 19 ini memang semua pihak lebih sensitif, bahkan bereaksi keras terhadap realisasi program kegiatan pemerintah daerah yang dinilai tidak tepat dilakukan dalam kondisi saat ini.
“Artinya harus dilakukan secara selektif dan mengedepankan azas kepatutan dan kearifan. Terlebih di Kabupaten Bandung yang sedang menjalani perhelatan Pilkada 2020, sehingga langsung atau tidak langsung senanatiasa diasumsikan berkaitan dengan hal ini,” ujar Djamu melalui pesan singkat, Rabu (28/10/2020).
Namun sebelum menilai jauh tentang hal tersebut, lanjutnya, seyogyanya tahu apa yang menelatarbelakangi program studi banding ke Bali ini. Hal ini berkait dengan Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Dimana status kemajuan dan kemandirian desa diarahkan, dibina, dan dikembangan menjadi Desa Mandiri.
“Menurut RPJMD 2016-2021 Kabupaten Bandung, selama lima tahun berjalan mentargetkan 65 Desa Mandiri dari sejumlah 270 Desa. Ternyata saat ini telah melebihi target yang ditentukan yaitu tahun 2019 sebanyak 26 Desa, dan tahun 2020 sebanyak 56 Desa, sehingga menjadi 82 Desa Mandiri,” lanjutnya.
Dengan demikian, kata Djamu, dinas terkait telah menganggarkan pemberian penghargaan kepada 26 Desa berprestasi yang berhasil meraih status Desa Mandiri tahun 2019 di dalam APBD tahun 2020. Adapun bagi 56 Desa yang meraih status Desa Mandiri tahun 2020, sudah barang tentu akan dianggarkan pada tahun 2021.
Salah satu bentuk penghargaan terhadap 26 Desa ini adalah studi Bandung ke Kabupaten Badung, Bali dikarenakan secara Nasional semua Desa disana sebagai percontohan Desa Mandiri.
“Saya sangat sependapat bahwa dalam kondisi pandemi Covid 19 saat ini menjadi pertimbangan utama dalam merealisikan program kegiatan pemerintah. Namun, bukan berarti program menjadi stagnan. Pemerintah dalam menghadapi pandemi Corona ini mengambil kebijakan cukup longgar dibanding sebelumnya karena pertimbangan ekonomi, yaitu yang dikenal dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB),” pungkasnya.***
Editor: denkur
