DARA | JAKARTA – Pemerintah akan keluar dari Kesepakatan Perubahan iklim Paris (Paris Agreement), kata Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pasca keputusan Komisi Eropa yang menghapus sawit sebagai sumber biofuel 2023.
Keputusan itu didukung dewan perwakilan rakyat dan masyarakat sawit Indonesia. Diungkapkan Anggota Komisi II DPRFirman Subagyo, sebetulnya pemerintah terlalu lambat menyikapi persoalan ini. Namun, meski begitu harus tetap diapresiasi.
Indonesia negara berdaulat yang tidak bisa didikte oleh negara manapun. Pemerintah, harus melindungi seluruh kekayaan yang ada dalam bumi Indonesia, termasuk komoditas sawit.
“Sikap kita ya tadi, kalau mereka boikot kita, ya kita bisa boikot (produk Eropa). Jangan kita diinjak-injak martabat kita, kita diam. Inilah sikap, walaupun terlambat sikap itu, saya memberikan apresiasi dan mendukung langkah pemerintah ini,” ujar Firman.
Firman juga menegaskan, dalam persaingan dagang minyak nabati antara Eropa dengan Indonesia, Eropa selalu menggunakan instrumen politik dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau non goverment organization (NGO). Sejumlah LSM berkedok lingkungan yang selama ini melakukan kampanye hitam terhadap industri kelapa sawit, kata Firman, dibiayai oleh Eropa, seperti dilansir tribunnews, Senin (1/4/2019).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, jika Uni Eropa tidak merubah pandangannya yang selalu negatif dan diskriminatif terhadap sawit Indonesia, maka seluruh masyarakat sawit Indonesia mendukung ancaman pemerintah agar Indonesia keluar dariPeris Agreement.***
Editor: denkur
