Pengamat Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Andi M Santiaji Pananrangi mengatakan, penyelenggara Pemilu pada seluruh tingkatan di Indonesia harus mampu menyelaraskan kinerjanya dengan kemajuan teknologi informasi seiring perkembangan zaman.
DARA – Industri 4.0 harus menjadi seperangkat instrumen pelengkap pesta demokrasi sebagai pijakan dalam penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil dan rahasia.
“Tentu penggunaan teknologi informasi di era kemajuan industri 4.0 ini harus bisa mengedepankan integritas Pemilu,” ujarnya, pada sebuah diskusi terbatas, Senin (9/1/2021).
Penggunaan teknologi informasi di era kemajuan industri 4.0, harus selaras dan berintegritas. Semisal e-rekap atau e-voting itu, harus mampu menjawab keraguan public atas hasil Pemilu atau sebaliknya.
Seperti diketahui menjelang pemilu 2024 mendatang, KPU RI berencana menyelenggarakan e-rekap sebagai sebuah mempermudah laju penghitungan suara. Aekaligus menciptakan transparansi dan akuntabilitas dengan metode e-rekap itu.
Santiaji menyebutkan bahwa saat ini publik masih dicemaskan dengan suasana Pemilu 2019 lalu. Pada saat itu, banyak penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia akibat kelelahan dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut.
“Saya pikir sudah saatnya revolusi industry 4.0 ini menjadi bermanfaat dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pemilu,” ujarnya.
Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu di berbagai tingkatan harus mampu dan harus siap dalam pemanfaatan teknologi informasi. Tentunya KPU harus bisa menyiapkan sumber daya manusianya yang lebih kompeten pula.
Santiaji yakin KPU bisa mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dengan melatih penyelenggara Pemilu ke bawahnya. Mulai penyelenggara tingkat kecamatan, hingga ke tingkat desa sehingga siap bekerja dalam sistem yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi.
“Tapi ingat, terpenting dalam pemanfaatan industri 4.0 untuk penyelenggaran Pemilu ini adalah bagaimana menciptakan demokrasi yang lebih berintegritas sehingga terjalin hubungan baik antara penyelenggara Pemilu beserta pemangku kepentingan lainnya termasuk dengan pengawas Pemilu,” tandasnya.
Terkait hal tersebut, Anggota KPU Kabupaten Bandung Barat, Ripki Ahmad Sulaeman, mengatakan bahwa pihaknya akan sangat membutuhkan penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan, desa dan tingkat TPS yang handal dalam penggunaan teknologi informasi.
“Disamping berkoordinasi dengan dinas terkait di Pemkab Bandung Barat, untuk aplikasi Sirekap pada Pemilu mendatang mutlak membutuhkan personal di tingkat TPS yang memahami Teknologi Informasi (TI),” ucapnya.
Ia juga menyatakan ketersediaan SDM yang mampu berselaras dengan TI menjadi kebutuhan pihaknya. “Kami akan siapkan sejak dini,” ujar Ripki.
Editor: denkur
