Aset Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Cisirung di Kecamatan dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, telah resmi menjadi milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, setelah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (Puslitbang SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Republik Indonesia, sepenuhnya menyerahkan hibah aset dan lahan IPAL tersebut awal 2020 ini.
DARA | BANDUNG – Menindaklanjuti itu, Pemkab Bandung bekerja sama dengan PT Citra Bangun Selaras (CBS) dan PT Adhi Karya, akan membangun IPAL terpadu di tiga titik, yaitu Kecamatan Dayeuhkolot, Majalaya dan Rancaekek.
Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Bandung, H. Marlan di sela-sela kegiatan Demonstrasi Pengolahan Air limbah Industri dengan Teknologi Elektro Koagulasi di Cisirung Kecamatan Dayeuhkolot, belum lama ini.
“Ini kami lakukan sebagai upaya untuk meminimalisir persoalan limbah industri, yang selama ini memperberat beban pencemaran Sungai Citarum. Semoga upaya ini bisa memberikan dampak terhadap industri tekstil yang ada di Kabupaten Bandung,” ungkap Marlan.
Menurut Marlan, masalah lingkungan menjadi sebuah isu untuk meningkatkan daya saing industri, terutama industri tekstil Kabupaten Bandung.
“Meskipun persentasi perusahaan yang memiliki IPAL cukup besar, tapi hasilnya masih belum sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan. Perlu digarisbawahi, industri tekstil ini kalau sudah menyangkut permasalahan lingkungan, pasti daya saingnya akan menurun tajam,” ujarnya.
Semenjak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Citarum Harum diberlakukan, lanjut Marlan, pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder memiliki tugas untuk mendukung kesuksesan program tersebut.
“Citarum Harum bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi ini juga kewajiban semua pihak. Termasuk di dalamnya para pengusaha,” tegas Marlan.
Sementara itu Direktur Utama PT CBS, Aditya Yudistira menambahkan, pihaknya memilih opsi teknologi elektro koagulasi, karena alasan efektivitas dan efisiensi teknologi tersebut dalam mengolah lombah.
“Target kami adalah, bagaimana IPAL terpadu ini bisa cepat terealisasi di Kabupaten Bandung. Kami berharap berfungsinya IPAL ini akan menjadi solusi bagi para pelaku industri, karena mereka nanti bisa berbagi beban biaya, mengingat untuk membangun IPAL cukup mahal. Selain itu juga mereka bisa berbagi beban risiko, terutama dalam menanggulangi pencemaran lingkungan,” ujar Aditya.***
Editor: Maji
